https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   07 May 2021 - 06:02 wib

Peran UU Ciptaker Cegah Kampanye Negatif Sawit

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah mengajak pelaku usaha dan buruh sawit untuk bersama-sama melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11/2020 dan peraturan pelaksananya.

Beleid ini meningkatkan daya saing tenaga kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja termasuk di sektor kelapa sawit. "Kampanye negatif sawit di sektor tenaga kerja sangat merugikan semua pihak. Tanpa penanganan yang baik, kampanye tadi bisa merusak kontribusi sawit terhadap negara. Padahal, peranan sawit telah terbukti menyerap 16 juta tenaga kerja," ujar Haiyani Rumondang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pernyataan ini diungkapkannya dalam dialog webinar bertemakan "Bedah UU Cipta Kerja Bagi Sawit Borneo Berkelanjutan", Kamis (6 Mei 2021) yang  diselenggarakan oleh Majalah Sawit Indonesia dan Borneo Forum. Dialog ini dihadiri Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI) serta pembicara lainnya yaitu Yuli Adiratna (Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker RI), Nursanna Marpaung (Sekretaris Eksekutif JAPBUSI), dan Sumarjono Saragih (Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI).

Ia berpendapat, UU Cipta Kerja (Ciptaker), harus dipandang positif karena memperbaiki, menyempurnakan,  dan melindungi pihak pengusaha maupun pekerja. Sebab, UU Cipta Kerja menjawab masalah  upah rendah, jam kerja panjang, perlindungan hak pekerja, buruh kerja harian lepas, perjanjian kerja waktu tertentu, mencegah pekerja anak,  dan melindungi pekerja perempuan dari tindakan kekerasan. Seluruh persoalan tersebut  kerap kali diangkat untuk menyerang sawit.

Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyebutkan sangat sepakat bahwa perubahan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja idealnya disikapi positif oleh pelaku usaha dan pekerja. Implementasi regulasi akan meningkatkan daya saing Indonesia, kemudahan  perizinan, dan membuka peluang ekspor.

"UU Cipta Kerja akan meningkatkan keberterimaan produk sawit Indonesia di pasar global dan memperkuat citra positif kelapa sawit berkelanjutan. Termasuk dengan menerapkan kewajiban ISPO yang telah mengadopsi 12  target SDG's dari 17 target," jelasnya.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), mengatakan, industri sawit selama  tiga tahun terakhir menghadapi gempuran  kampanye negatif yang berkaitan ketenagakerjaan. Kalau dulu, kampanye negatif memakai isu orang hutan dan lingkungan tetapi sekarang isunya beralih pekerja perempuan dan anak. "Semakin ke sini serangan terhadap kampanye semakin spesifik. Sekarang, bukan lagi industrinya yang diserang. Melainkan perusahaan. menjadi objek kampanye negatif," ungkapnya.

Joko menyarankan perlunya memanfaatkan UU Cipta kerja untuk memperbaiki keadaan dan meminimalkan resiko  atas kampanye tersebut. Ada tiga prasyarat perlu dijalankan pelaku usaha untuk mengadopsi UU Cipta Kerja.

Pertama, pelaku usaha dan pekerja menyamakan persepsi terhadap UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksana. Kedua, pembinaan hubungan industrial  menjadi prioritas tidak ada pilihan lain bahwa pemberi kerja dan pekerja harus harmonis.

Ketiga, pelaku usaha harus memperbaiki praktek ketenagakerjaan yang baik sesuai regulasi. Dalam konteks sustainability, maka aspek ketenagakerjaan menjadi penting sebagaimana diatur prinsip dan kriteria ISPO.

Nursanna Marpaung, Sekretaris Eksekutif Jejaring/Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia mengatakan organisasinya telah membangun kerjasama yang baik dengan GAPKI semenjak 2017 melalui serangkaian kegiatan seperti pelatihan dan workshop bersama di beberapa wilayah dan riset tentang pekerja perempuan bersama HUKATAN. [ipe]

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Menuju Sawit Berkelanjutan, Pemerintah dan Industri Perlu Bersinergi

Menjaga citra kelapa sawit Indonesia berkelanjutan, bukan perkara mudah. Perlu keseriusan serta k