Tampilan Baru Ruang Konpers KPK, Petanda Apa?

IN
Oleh inilahcom
Jumat 07 Mei 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Ada yang beda dari tampilan ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Rabu (5/5/2021).

Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika kini menghiasi ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ada juga deretan bendera merah putih disudut kanan dan kiri ruang yang biasa mengumumkan status koruptor. Sementara logo KPK dipindah ke sebelah kiri, jauh dari fokus kamera wartawan.

Perubahan ini, terjadi saat KPK mengumumkan hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu petang.

Pada Kamis kemarin, posisi lambang Garuda Pancasila sempat diutak-atik petugas KPK lantaran berada sejajar dengan foto presiden dan wakil presiden. Setelah diatur ulang posisinya, kini Lambang Garuda Pancasila berada diatas foto presiden dan wapres.

Ini momen pertama, setidaknya di periode kepemimpinan jilid V, di mana lembaga antirasuah menghadirkan foto pemimpin negara dalam agenda jumpa pers kemarin.

Belum ada keterangan resmi dari KPK, termasuk Ketua KPK Firli Bahuri, perihal maksud pemasangan foto Jokowi - Ma'ruf.

Dalam jumpa pers kemarin, Firli sempat mengutarakan terima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan kesempatan kepada pegawai KPK untuk menjadi ASN.

"Pada sore hari ini, meskipun dalam keadaan kita sangat paham bahwa negara kita memiliki beban yang sangat besar, banyak honorer yang belum diangkat menjadi ASN, KPK diberi kesempatan untuk beralih menjadi ASN. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan peluang dan kesempatan kepada insan KPK," ujar Firli, Rabu (5/5).

KPK mengumumkan sebanyak 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat atau lulus TWK, 75 pegawai tidak memenuhi syarat, dan dua lainnya tidak mengikuti pelaksanaan tes dalam hal ini wawancara.

Firli menegaskan tidak akan memecat 75 pegawai yang gagal lolos tes ASN. Ia menjelaskan KPK akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Aparatur Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menindaklanjuti hal tersebut.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA