https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   07 May 2021 - 02:06 wib

Ahli: Penundaan PKPU Tak Perlu Izin OJK

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Sidang gugatan terhadap PT.Asuransi Jiwasraya oleh nasabahnya masih  terus bergulir di  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).


Nasabahnya pengugat adalah Ruth Theresia dan Tomy Yoesman.
Pada sidang lanjutan, Kamis (6/05/2021), pengadilan menghadirkan sakis ahli Irvan Rahardjo sebagai Ahli Asuransi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Menurut Irvan Rahardjo terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak perlu meminta izin dari Otoriras Jasa Keuangan (OJK).

"Ini sudah di jalur hukum, sehingga proses PKPU ini tidak perlu meminta izin OJK," kata Raharjo menjelaskan.

Ia menambahkan, sesuai pasal 246 KUH Dagang, pihak Jiwasraya yang selama ini menerima pembayaran premi, harus memberikan penggantian kepada para nasabah akibat suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan karena suatu peristiwa yang tertentu.

"Jiwasraya selama ini menerima premi, jika ada suatu perstiwa tertentu yang menyebabkan kerugian, wajib tetap membayar ganti rugi kepada para nasabah," tegas Irvan Rahardjo.

Selain itu, lanjut Raharjo, sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan asuransi harus memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian ataupun kerusakan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Dan terkait dengan PKPU  

"Saat ini yang paling diperlukan adalah itikad baik dari kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian asuransi. Pasal 251 KUH Dagang yang meletakkan tanggung jawab pada tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar sesuai prinsip itikad baik. Sebab dalam perjanjian asuransi mengandung prinsip bahwa tertanggung akan menerima pembayaran klaim dari penanggung," kata Raharjo.  

Raharjo juga mempertanyakan Jiwasraya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, padahal sebagai perusahaan asuransi, Jiwasraya masih mempunyai kesehatan keuangan yang baik.  

"Ini kan terlihat dengan mudah kepalitian diajukan oleh setiap orang. Permohonan pailit sangat mudah karena hanya diperlukan dua kreditur yang mempunyai piutang atau tagihan yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar. Sangat mudah mempailitkan suatu perusahaan asuransi. Hal-hal seperti ini perlu ditinjau kembali. Sebab hal ini menimbulkan keresahan tidak saja bagi perusahaan asuransi tetapi bagi para pemegang polis asuransi dan masyarakat  luas," kata Rajarjo.

Sementara itu, Tommy yang diketahui sebagai penggugat meminta majelis hakim menghukum Jiwasraya dan mengembalikan uang para nasabah.

"Kami kembali gugat Jiwasraya agar kasus ini diselesaikan sesuai konstitusi, dimana semua warga negara punya hak untuk mendapatkan keadilan. Kami minta seluruh dana milik nasabah dikembalikan, kami tidak mau tau soal korupsi yang membelit Jiwasraya,” pungkasnya.



 

Tag :
VALUE
Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

News

Anies Tahun 2020: Wagub DKI Lebih Cepat Lebih Baik

INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya harapan di tahun 2020.
berita-headline

News

Pemprov DKI Cabut Izin DWP Tahun Depan

INILAHCOM, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mencabut izin penyelenggaraan pertunjukan mus
berita-headline

News

Polri Diharapkan Bekerja Lebih Ekstra Tahun 2020

INILAHCOM, Jakarta - Esok, tahun 2019 akan berganti menjadi tahun 2020. Disitu pula ki
berita-headline

News

ICW Sebut Sebagai Cara Runtuhkan Independensi KPK

INILAHCOM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilah sebagai cara meruntuhkan
berita-headline

News

Kinerja Polri Sangat Baik Selama Tahun 2019

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi kinerja P