Kemnaker Klaim Selesaikan 97% Laporan Soal THR

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 08 Mei 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, klaim penanganan laporan tentang tunjangan hari raya (THR) sudah terselesaikan hingga 97 persen terhitung dari 20 April hingga 5 Mei 2021.

"Alhamdulillah kami sudah selesaikan 97 persen, tiga persen sedang proses. Per 20 April hingga 5 Mei 2021, konsultasi THR ada 543 laporan dan pengaduan ada 739 laporan," ujar Ida Fauziyah di Jakarta, Jumat (8/5/2021).

Dia menjelaskan posko THR tidak hanya di Kementerian Ketenagakerjaan saja, tapi ada di 34 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Selain itu layanan yang disediakan bukan hanya tatap muka namun secara online atau lewat call center 1500 630.

"Jadi teman-teman buruh atau pengusaha yang ingin berkonsultasi menyampaikan pengaduan, tidak hanya dilakukan di Kemnaker tapi bisa di seluruh provinsi," kata dia.

"Karena pandemi layanan bisa dilakukan melalui call center atau online. Memang ada layanan tatap muka tapi teman-teman lebih suka layanan online atau call center," imbuhnya.

Ia mengungkapkan jika karyawan atau buruh berhak mengetahui kondisi keuangan. Hal tersebut untuk mengetahui apakah perusahaan menghalami kesulitan finansial, terlebih di masa pandemi.

"Sebenarnya untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehat atau tidak maka bisa dibaca dari laporan keuangan. Di situ bisa dilihat aset, modal, penjualan, keuntungan, biaya. Semua yang ada di perusahaan berhak mengetahuinya, termasuk pekerja atau buruh," ujar dia.

Menurut dia, jika ada perusahaan yang kesulitan dalam membayar gaji atau THR. Maka perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan selama dua tahun ke belakang.

"Dari situ, kami minta dilakukan dialog secara bipartit, antara pengusaha dan pekerja dilakukan secara kekeluargaan, secara terbuka. Dialog sosial itu kunci," jelas Ida.

Ida mengatakan, banyak persoalan-persoalan rumit bisa terselesaikan karena dilakukan dialog secara kekeluargaan. Dialog sosial sangat efektif untuk mengatasi berbagai persoalan di perusahaan.

"Pemerintah itu memberikan rambu-rambu, arahan tapi sesungguhnya akan sangat baik jika dilakukan di internal perusahaan," pungkasnya. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA