Ujian Pegawai KPK, Pendukung Jokowi Kritik Begini

IN
Oleh inilahcom
Senin 10 Mei 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Terkait polemik tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), relawan pendukung Jokowi-Maruf Amin punya gagasan begini.

Hendra Setiawan Boen, mantan Koordinator Direktorat Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, sepakat dengan penilaian sejumlah tokoh terhadap materi soal tes pengawai KPK. Di mana, para tokoh itu menilai tidak layak, tidak pantas dan tidak mencerminkan wawasan kebangsaan.

"Sebagian pertanyaan di dalamnya seperti kesediaan pegawai KPK melepas jilbab, doa Qunut hingga sikap terhadap LGBT terlalu menyimpang dari tugas pokok KPK sebagai punggawa pemberantasan korupsi di Indonesia," papar Hendra kepada wartawan, Jakarta, Senin (10/5/2021).

Pertanyaan tersebut, kata Hendra, terkesan sengaja ditiupkan, karena kondisi masyarakat yang fobia dengan aliran agama tertentu. Sehingga diasumsikan apabila pegawai KPK diberhentikan karena alasan "taliban" yang berasosiasi teroris fundamentalis anti Pancasila pemecah bangsa, maka diharapkan tidak ada resistensi dari masyarakat.

Rencana pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, kata dia, semakin diperkuat dengan beredarnya surat keputusan (SK) berisi pembebasan tugas. Dalam SK tersebut ada tandatangan seolah-olah dari Ketua KPK, Firli Bahuri.

"Memang Plt Juru Bicara KPK tidak bersedia memberikan kepastian akan keabsahan potongan surat keputusan tersebut. Akan tetapi dia memberikan jawaban nyaris verbatim terhadap rumor adanya 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan," tuturnya.

Dirinya juga menyayangkan, di dunia maya, narasi-narasi bahwa 75 pegawai KPK itu radikal dengan hinaan pejoratif juga dilakukan oleh buzzer-buzzer politik yang tidak bertanggung jawab. "Buzzer bergerak tidak mungkin tanpa pesanan. Patut diduga kuat, siapapun pemesan narasi yang mendorong para pegawai KPK yang menangani kasus-kasus besar tersebut ada di balik pelemahan KPK dan rencana pemecatan para pegawai KPK yang menjadi ujung tombak membongkar kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan tokoh-tokoh kuat selama ini,: tuturnya.

Tidak heran, kata dia, apabila penolakan terhadap tes wawasan kebangsaan mulai bermunculan, termasuk dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam NU), PP Muhammadiyah, Komnas Perempuan hingga tokoh-tokoh nasional dan masyarakat sipil.

"Untuk menghindari pemecatan terhadap 75 pegawai KPK berprestasi tersebut, saya menyarankan agar kepada pegawai yang tidak lulus dapat diberikan dispensasi untuk mengulang tes wawasan kebangsaan. Soal atau pertanyaan tes tersebut nantinya disusun dan diujikan oleh tokoh-tokoh dan penggiat anti Korupsi, para ahli dari universitas terkemuka yang dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan presiden," sarannya.

"Ujian juga harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mendengar sendiri jawaban dari para pegawai dan menilai apakah jawaban mereka sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak," imbuh Hendra.

Selanjutnya, kata dia, apabila ada dari pegawai KPK yang kembali tidak lulus, maka sebelum diberhentikan atau melepas tanggung jawab, mereka dapat diberikan pembinaan atau penataran tentang kebangsaan namun tetap bekerja dan diangkat sebagai PNS.

"Selama bekerja, mereka dapat dinilai apakah ada sikap dan tindak tanduk yang menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Apabila kembali tidak lulus, baru mereka dapat diberhentikan," pungkasnya.[tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA