Ekonomi Masih Limbung, SMI Rencanakan Blunder baru

IN
Oleh inilahcom
Rabu 12 Mei 2021
share
Vokalis Komisi XI asal Partai Gerindra, Kamrussamad

INILAHCOM, Jakarta - Ketika perekonomian nasional nasibnya masih gelap, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mewacanakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2022. Kontan saja reaksi keras bermunculan.

Beberapa waktu lalu, Sri Mulyani menyatakan niat untuk mengerek besaran tarif PPN sebesar 5 persen dengan skema multitarif.

Ketika perekonomian nasional belum stabil, rencana Sri Mulyani ini, jelas belum pas. Berdampak kepada semakin beratnya beban pengusaha, ujung-ujungnya mereka harus menaikkan harga.

Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad menyampaikan, kenaikan tarif PPN sebesar 5 persen ini menunjukkan kegagalan Kementerian Keuangan dalam mengelola fiskal negara.

"Menaikkan PPN 15 persen di tengah kelesuan daya beli masyarakat menunjukkan kegagalan Kemenkeu dalam menjadikan APBN kebijakan Fiskal sebagai instrumen dalam penciptaan sumber ekonomi baru," tegas Kamrussamad, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/5/2021).

Dikatakan pendiri KAHMIPreneur ini, pilihan mengerek pajak tak ubahnya pemburu yang berburu hewan di kebun binatang. Maknanya, tidak ada tantangan besar apalagi kreatifitas, karena semuanya sudah tersedia. "Ini sama dengan berburu di kebun binatang. Apalagi, binatang sedang sakit pula, karena musim paceklik. Jadi makin mudah menembaknya," katanya.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini mengingatkan adanya potensi keuangan negara dari hasil kerja satgas pemburu BLBI dan juga kasus korupsi yang saat ini belum terselseaikan. "Mana hasil kerja Satgas Pemburu aset BLBI yang sudah ditugaskan? Korupsi diperpajakan berdampak penurunan kepercayaan Wajib Pajak. Apakah ada jaminan hasil pungutan pajak benar-benar tidak dikorupsi lagi?," tandasnya.

Pandangan senada disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus. Dia bilang, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN pada 2022, justru akan menurunkan pendapatan negara. "Jadi tarif itu dinaikkan terus menerus bahkan melebihi titik optimal akan justru menurunkan pendapatan atau penerimaan secara agregat," kata dia dalam webinar dikutip dari Antara.

Heri menjelaskan, kenaikan PPN pasti meningkatkan biaya produksi dan jika pandemi masih berlangsung pada 2022 maka masyarakat akan menahan daya belinya.

Ia menuturkan keputusan masyarakat untuk menahan konsumsi membuat permintaan barang dan jasa akan turun sehingga berdampak pada sektor usaha yaitu penurunan utilisasi.

Kemudian jika sektor usaha menurunkan utilisasi produksi dan penjualannya maka berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat akan turun. "Jika pendapatan masyarakat turun maka konsumsi turun dan akan menghambat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kalau pemulihan ekonomi terhambat tentu saja pendapatan negara tak kunjung optimal," katanya.

Ia mengatakan jika PPN naik menjadi single tarif maka industri akan memerlukan modal kerja tambahan sementara pihak perbankan berencana menurunkan plafon kredit bagi beberapa industri. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA