Novel: Pidato Presiden Jokowi Membebaskan Kami

IN
Oleh inilahcom
Selasa 18 Mei 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal polemik penonaktifan 75 pegawai KPK.

Dalam cuitannya, Novel mengatakan pidato Jokowi menegaskan 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bukan berarti tak pancasilais.

"Proses TWK yg dibuat Pimp KPK "seolah 75 peg KPK tdk lulus itu" membuat stigma tdk berkebangsaan/tdk Pancasilais.
Alhamdulillah dgn pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu," kata Novel melalui akun Twitter pribadinya @nazaqistsha pada Senin, (17/5/021).

Novel mengucapkan terimakasih atas perhatian presiden dan memention akun Twitter RI 1 tersebut atas apresiasinya.

"Terima kasih pak @jokowi, apresiasi atas perhatian bapak," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara terkait polemik penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Jokowi mengatakan bahwa masih ada kesempatan bagi 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK bisa mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kalau dianggap ada kekurangan, Saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki, melalui pendidikan kedinasaan tentang wawasan kebangsaan dan perlu dilakukan segera langkah-langkah perbaikan di level individual maupun organsisasi," kata Jokowi, melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, dari Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan, proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

Hal tersebut senada dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian UU Nomor 19/2019 tentang Perubahan kedua UU KPK.

"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian UU Nomor 19/2019 tentang Perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," tutur Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi yang juga mantan Wali Kota Solo ini meminta pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN untuk mengikuti perintah yang disampaikan olehnya.

"Saya minta kepada para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi," ujar Jokowi.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA