Ikut Dirikan Demokrat, Marzuki Pertanyakan Gugatan

IN
Oleh inilahcom
Kamis 20 Mei 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Dua kali proses mediasi agar terjadi perdamaian antara DPP Partai Demokrat sebagai penggugat dengan 11 mantan politisi Demokrat, selaku tergugat, macet.

Menurut mantan Ketua DPR asal Demokrat, Marzuki Ali, proses mediasi tahap kedua ini, merupakan bagian prinsipal. Baik dari kubu penggugat maupun tergugat. Sayangnya, pihak penggugat dalam hal ini AHY, hanya diwakili kuasa hukum.

"ini proses mediasi yang merupakan bagian dari prinsipal di mana tidak boleh diwakili oleh pihak kuasa hukum. Setelah 2 kali tidak hadir maka menurut kami pihak penggugat itu sudah memiliki itikad yang tidak baik. Saya tidak tahu penyebabnya apa sehingga penggugat tidak bisa hadir," kata Marzuki kepada wartawan di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (20/5/2021).

Marzuki menambahkan, dalam kasus gugatan untuk dirinya, sungguh tidak bisa dimengerti. Pasalnya politisi asal Palembang ini justru merasa sedang dizalimi oleh pengurus DPP Partai Demokrat.

"Ada empat kezaliman yang saya terima, pertama saya dikhianati, awal pendirian berkomitmen membangun PD sebagai partai modern, partai terbuka dan bukan dinasti, namun sejak 2013 sudah mulai mengarah menjadi dinasti, sekarang th 2021 terbukti menjadi dinasti dengan menempatkan Ketum dan Ketua MT menjadi penguasa tertinggi, diatur sedemikian rupa PD menjadi milk keluarga," papar mantan Sekjen Demokrat itu.

"Kedua, saya difitnah, dituduh ikut menggalang KLB. Ketiga, saya dipecat dan dituduh sebagai penghianat tanpa proses peradilan partai, dan terakhir dituntut melakukan perbuatan melanggar hukum, yang tidak jelas kejahatan apa yang saya lakukan," imbuh Marzuki.

Selanjutnya, politisi berdarah Palembang ini, mempertanyakan, alasan kenapa dirinya dizalimi anak muda di DPP Demokrat saat ini. Mengingat, dia merupakan salah satu pendiri partai dan turut mengenalkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yang tadinya Nobody menjadi Somebody.

Pria yang dikaruniahi dua anak ini, menegaskan, selama membangun demokrat dan menjabat sebagai Sekjen, dirinya tidak menerima gaji sedikit pun dari partai. "Saya ikhlaskan hal itu karena melihat cita-cita pendirian PD itu mulia. Saya tinggalkan jabatan sebagai direktur di perusahaan BUMN," kata dia.

"Saya mulai lakukan pelatihan kader PD di seluruh Indonesia. Metode pelatihannya saya buat sendiri yang terdiri dari outbond untuk memahami kebersamaan antar sesama kader, leadership, pemahaman platform partai dan terakhir marketing politik untuk mengenalkan partai dan figur SBY," lanjut Marzuki.

"Bagaimana mungkin saya yang membesarkan PD dari nothing menjadi something dan SBY dari Nobody, menjadi somebody dicap sebagai penghianat. Dan yang paling memprihatinkan, mereka menyusun AD/ART yang melanggar UU Parpol, Tidak ada demokrasi di Internal PD karena kekuasaan mutlak yang berada di Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi, menyimpang jauh dari cita-cita awal mendirikan PD," kata Marzuki Ali yang mengenakan baju batik bercorak coklat.

Oligarki politik dalam sebuah parpol apalagi hanya dikendalikan oleh beberapa orang saja dinilai Marzuki bisa merusak masa depan bangsa. Dan dia menambahkan perdamaian yang diharapkan dari proses mediasi tidak akan mampu mengubah pola pengelolaan demokrat saat ini.

"Apakah pantas dan patut kita berdamai dengan kelompok yang telah mengkhianati para pendiri dan pejuang PD, juga mengkhianati Bangsa Indonesia karena mereka akan melanggengkan Oligarki Politik. Perdamaian tidak akan mampu merubah pola pengelolaan Partai Demokrat (PD) yang sudah dikuasai oleh keluarga, dan sangat bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi dan UU Parpol, yang akan membawa Bangsa ini ke jurang yang semakin dalam karena negara dikuasai oleh Oligarki Politik, rakyat tidak akan berdaya," tandasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA