https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   20 May 2021 - 21:32 wib

Panggil Inspektorat,Ombudsman Jatim Bikin Gebrakan

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Surabaya - Ombudsman RI Jawa Timur (Jatim) melakukan terobosan untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat berkaitan pelayanan publik.

Caranya, Ombudsman RI membentuk focal point alias pejabat penghubung di seluruh inspektorat di kabupaten, kota, dan provinsi di Jawa Timur. Acara pembentukan focal point dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Jemursari, Surabaya, Kamis (20/5/2021). Acara yang dibuka Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus, diikuti perwakilan dari 17 inspektorat pemkab, pemkot, dan provinsi di Jatim.

Inspektur Pembantu bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jatim, Hari Prayogo, dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim, Agus Muttaqin turut serta menghadiri acara tersebut.

Bobby mengatakan, ada tiga tujuan atas pembentukan focal point. Pertama, mengoptimalkan peran inspektur daerah sebagai pengawas internal pemerintah dan pejabat penghubung antara Ombudsman dengan pemda.

Kedua, lanjut Bobby, mengefektifkan koordinasi pencegahan maladministrasi, penyelesaian laporan, dan pelaksanaan tindakan korektif atau rekomendasi Ombudsman kepada pemda. "Dan, ketiga mengefektifkan koordinasi pengawasan dan perbaikan pelayanan publik antara Ombudsman dan inspektur daerah," kata Bobby dalam sambutan virtual.

Sedangkan Agus menerangkan, Ombudsman RI terus membangun sinergi dengan pemda, melalui pembentukan focal point di setiap inspektorat. "Harapannya, focal point itu nantinya dapat memfasilitasi percepatan penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan publik. Mudah-mudahan dapat diselesaikan secara singkat dan akuntabel," kata Agus.

Kata mantan wartawan Koran Terbesar di Pulau Jawa ini, terdapat tiga besar bidang pengaduan masyarakat ke Ombudsman Jawa Timur. Yakni, pemerintahan (145 pengaduan, 37 persen), kepolisian (56 pengaduan, 14 persen), dan pertanahan (41 pengaduan, 10 persen). Setiap tahun, jumlah pengaduan atas tiga bidang itu selalu meningkat.

"Banyaknya jumlah pengaduan bukan berarti pelayanan publik yang buruk, sebaliknya pengaduan yang sedikit juga tidak bisa disimpulkan pelayanan publik berjalan dengan baik. Tetapi, yang terbaik adalah bagaimana pengaduan-pengaduan tersebut dapat terselesaikan dengan baik," ungkapnya.

Lebih lanjut Agus menegaskan, peran inspektorat selaku pengawas internal harus dioptimalkan agar lebih aktif mengawasi pelayanan publik. Apalagi, kurang efektifnya pengelolaan pengaduan acapkali berakibat pada lambannya tanggapan penyelenggara layanan saat pengaduan masuk ke Ombudsman.

Oleh karena itu, lanjut Agus, salah satu strategi percepatan penyelesaian laporan adalah dengan menggandeng inspektorat provinsi/kabupetan/kota. Inspektorat diharapkan tidak melulu hanya menjadi wadah untuk melapor pengaduan yang bersifat norma kepegawaian, tapi juga menjadi kanal yang efektif bagi masyarakat ketika terjadi penyimpangan pelayanan publik. "Dengan focal point ini, kami berharap mereka dapat menjadi "shortcut" terhadap proses penyelesaian pengaduan yang selama ini cenderung berbelit" jelas Agus.

Selain itu, lanjut Agus, dengan focal point tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mengadukan dugaan maladministrasi, baik ke Ombudsman maupun ke inspektporat. Sebab, pembentukan focal point menjadi bukti keseriusan pengawas penyelenggaraan pelayanan publik untuk menindaklanjuti setiap pengaduan. [ipe]

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

Tidak Ada Berita yang Relevan