https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   24 May 2021 - 14:29 wib

KPK Klarifikasi Soal Permintaan BAP Oleh Ketua

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'melempar' rilis klarifikasi perihal permintaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri mengklairifikasi maksud Firli yang meminta BAP penanganan perkara dugaan suap pengurusan kasusi di Pemkot Tanjungbalai. Ali mengklaim, permintaan BAP ini merupakan hal yang wajar.

"Berita Acara hasil ekspose ini diminta oleh semua Pimpinan dan tidak hanya atas permintaan Ketua KPK. Berita Acara hasil ekspose yang diminta pimpinan berisi notulen rapat proses penanganan perkara oleh pimpinan terdahulu saat itu," kata Ali dalam keterangannya, Senin (24/5/2021).

Menurut Ali, ada kekeliruan pemahaman antara sekretaris Ketua KPK saat meminta Berita Acara Ekspose kepada Kasatgas penyidikan yang menangani perkara dimaksud, yang kemudian Kasatgas mengirimkan email kepada Direktur Penyidikan yang berisi BAP Perkara.

"Oleh karena yang diminta berita acara ekspose maka email tersebut diabaikan," ungkap Ali.

Ali menegaskan, sekretaris ketua kemudian melalui sekretariat penyidikan meminta Berita Acara Ekspose pimpinan terdahulu dimaksud kepada Kasatgas penyelidikan. Dia menyebut, kemudian dikirimkan hasil ekspose perkara Tanjungbalai oleh pimpinan terdahulu, kemudian lalu diserahkan kepada pimpinan yang saat itu masih rapat.

Dalam sengkarut kasus ini, selain menyeret Penyidik KPK, nama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga ikut terseret. Lili disebut pernah menjalin komunikasi dengan Syahrial soal kasus yang membelitnya.

Lili pernah menyampaikan dirinya membantah berkomunikasi dengan Syahrial terkait pengurusan perkara. Pernyataan ini disampaikan Lili pada Jumat (30/4) lalu.

"Saya tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS terkait penanganan perkara yang bersangkutan, apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK," ujar Lili.

Lili tak memungkiri, sebagai pimpinan KPK terikat dengan kode etik dan peraturan KPK yang melarang untuk membangun komunikasi dengan pihak berperkara. Terlebih Syahrial diduga tersangkut dugaan kasus dugaan suap lelang jabatan di Pemkot Tanjungbalai.

"Saya tentu terikat dengan kode etik dan juga peraturan KPK yang melarang untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang berpekara," pungkas Lili.

Perkara pengurusan kasus Pemkot Tanjungbalai ini juga turut menyeret Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Politikus Golkar itu sempat dipanggil penyidik pada Jumat (7/5) lalu, tetapi tidak mengindahkan panggilan KPK.

Keterangan Azis dibutuhkan untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Karena diduga ada pertemuan antara Syahrial dengan penyidik KPK asal Polri, Stepanus Robin Pattuju.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Jangan Ragukan Gubernur Anies dan Komitmen Anti Korupsinya

Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean government) dari korupsi kemb
berita-headline

Viral

Curhat Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Masih Ngotot, Apa Yang Dicari?

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bergulir.
berita-headline

Inersia

Merekam Jejak Anies dan Prasetio di KPK, Laporan Pandangan Mata

Hari ini, Selasa (21/9/2021), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhada
berita-headline

Viral

75 Pegawai KPK Tak Bisa Diberhentikan

Mahkamah Agung (MA) memutuskan tindak lanjut hasil asesmen tes waw
berita-headline

Viral

Ramai Dikritik, KPK Buka Suara Soal Napi Koruptor Jadi Penyuluh Korupsi

Setelah ramai pemberitaan soal Narapidana dijadikan penyuluh korupsi, Komisi Pemberantasan Korups