SPKS:Pengelolaan Dana Sawit BPDP-KS Tak Transparan

IN
Oleh inilahcom
Rabu 26 Mei 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Meski harga minyak mentah sawit (Crude Palm Oil/CPO) dunia sedang membaik, ternyata, tidak berdampak signifikan terhadap petani kelapa sawit. lho, kok bisa?

Lalu, bagaimana dengan pungutan ekspor minyak sawit yang selalu diklaim pemerintah untuk kesejahteraan petani? Selama ini, dana bernilai puluhan triliun itu, dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Selanjutnya, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyan agar segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan PMK 191/PMK.05/2020 tentang tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada kementerian keuangan.

Alasannya, menurut Sekjen SPKS Mansuetus Darto, beleid tersebut diciptakan hanya untuk menyokong usaha perusahan biodiesel. Sebelumnya, pelaku usaha hilir kelapa sawit, meminta peraturan ini tetap dilanjutkan. Diklaim untuk mendorong industri hilir kelapa sawit dan menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) petani.

Darto menjelaskan, PMK 191/PMK.05/2020, sebenarnya hanya untuk menyokong kepentingan pelaku industri hilir sawit, melalui program biodiesel (B30). Serta, untuk memuluskan ambisi untuk menaikan program biodiesel ke B40.

"Hal ini terbukti dengan alokasi Rp57,72 triliun yang sudah diterima perusahan biodiesel sepanjang 2015-2020, dari dana pungutan CPO tersebut," terangnya dalam rilis kepada media, Jakarta, Rabu (26/5/2021).

Kemudian, lanjut Darto, program biodiesel tersebut tidak ada keterkaitannya dengan kenaikan harga CPO ataupun harga TBS saat ini. Kenaikan ini disebabkan oleh musim dan produksi yang menyusut sehingga kebutuhan sawit sawit meningkat, di tambah dengan pemulihan ekonomi yang sudah membaik karena covid-19 khususnya negara negara tujuan ekspor sawit. "Bagi petani sawit peraturan PMK 191/PMK.05/2020 ini sangat merugikan karena bisa mengurangi harga TBS petani," ungkapnya.

"Harga CPO itu acuan penghitungan harga TBS yang di lakukan oleh dinas perkebunan setiap provinsi jika ada pungutan CPO yang tinggi maka harga CPO yang menjadi acuan tadi akan rendah padahal harga CPO sebelum pungutan itu tinggi. Contoh misalnya Harga CPO pada minggu ke pertama Mei 2021 sebesar US$ 1.100-1.200/ ton," terangnya.

Jika disimulasikan dengan PMK 191/PMK.05/2020, lanjutnya, maka pungutannya menjadi US$255/ton. Kondisi ini secara langsung mengurangi harga CPO yang menjadi acuan harga TBS petani, serta dampaknya langsung kepada penurunan harga TBS petani di lapangan.

"Dengan analisis SPKS pada pemberlakukan pungutan CPO pada harga US$ 1.100-1.200/ ton pada harga TBS petani kelapa sawit. Diperoleh, dengan pungutan sebesar US$ 255/ton CPO maka pengurangan harga TBS di tingkat petani kelapa sawit sebesar Rp. 600-800/kg TBS para petani sawit baik petani plasma maupun swadaya," ungkapnya.

Dia mengatakan, industri hilir biodiesel tidak pernah memperhatikan petani sawit. Hal ini dapat di lihat dari belum ada koperasi atau kelembagaan petani kelapa sawit di Indonesia bermitra secara langsung dengan pemasok bahan baku biodiesel.

Pengecakan SPKS di lapagan di Riau misalnya di 4 kabupaten Siak, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Kampar, petani sawit swadaya tetap saja menjual TBS kepada tengkulak dengan harga yang rendah.
"Walaupun di sekitar mereka ada perusahan yang terlibat dalam bisnis industri hilir biodiesel B30, akibatnya petani sawit swadaya mengalami kerugian sekitar 30 persen dari pendapatan yang seharusnya diterima," imbuhnya.

Darto mengatakan, di tingkat pengelolaan dana yang dilakukan BPDP-KS, terkesan kuat tidak ada trasparansi. Bahkan di dalam kelembagaan BPDP-KS, ada kelompok pengusaha sawit dan biodiesel yang duduk sebagai komite pengarah. "Tentunya ini sangat memengaruhi alokasi pengunaan dana sawit," tuturnya.

Untuk itu, kata Darto, SPKS meminta Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian untuk segera merevisi pungutan CPO melalui PMK 191/PMK.05/2020, serta dana pungutan dialokasikan secara adil, terutama untuk petani sawit. "SPKS juga minta transparansi penggunaan dana oleh industri sawit dan transparansi penggunaan dana di BPDPKS sebab hingga saat ini tidak ada laporan publik terkait penggunaan dana sawit tersebut," tuturnya. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA