Jokowi : Jangan Ada Yang Ditutup-tutupi

IN
Oleh inilahcom
Kamis 27 Mei 2021
share
Presiden Joko Widodo

INILAHCOM, Jakarta - Seluruh menteri, kepala lembaga serta daerah tidak diperintahkan membuka data yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan "Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021" yang diikuti langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) BPKP M Yusuf Ateh serta perwakilan 2.223 peserta rapat, Kamis (27/5/2021).


"Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan daerah agar APIP dapat bekerja secara independen dan profesional, berikan akses dan informasi yang akurat jangan ada yang ditutup-tutupi," ucap Jokowi.

Dia menekankan, jangan karena kerja lambat verifikasi dari APIP jadi terhambat. Dampaknya program pemerintah juga terhambat dan terlambat.

Meski demikian Jokowi juga mengingatkan kepada jajaran BPKP dan seluruh APIP bahwa keberadaan APIP adalah untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan untuk menakut-nakuti.

"Bukan untuk mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran aparat pengawas intern pemerintah harus memahami hal ini, jangan menunggu bertindak setelah terjadi kejadian, setelah terjadi kesalahan," tegas Jokowi.


Presiden menilai masih ada kesalahan-kesalahan yang terus diulang dari tahun ke tahun karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan APIP.

"Saya tekankan kepada bapak, ibu menteri, kepala lembaga, kepala daerah agar menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP, jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," ujar Presiden.

Presiden Jokowi menyampaikan tugas APIP untuk menjamin tercapai-nya tujuan pemerintah, tujuan program dan tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.

APIP dan BPKP juga diminta juga bekerja cepat, memperkuat koordinasi dan sinkronisasi.

"Perkuat 'check and balance', saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki, agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita segera bangkit dari pandemik," tutur Presiden.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

APIP merupakan unit organisasi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dengan cara melakukan audit, revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA