Setahun Mandek

LQ: Kasus Indosurya Berani Gelar Perkara Terbuka?

IN
Oleh inilahcom
Kamis 27 Mei 2021
share
Foto Istimewa

INILAHCOM, Jakarta - Priyono Adi Nugroho selaku pelapor dari LQ Indonesia Lawfirm, dalam kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, menyoroti tannggapan pihak Mabes POLRI memberikan keterangan resmi terkait penanganan kasus tersebut.

Yakni, mengenai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Helmy Santika yang mengatakan bahwa penyidik tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga pihak perbankan terkait untuk membangun konstruksi perkara itu lebih lanjut.


"Helmi mengatakan bahwa AKAN melakukan pemberkasan, namun di SP2HP Nomer B/231/III/RES 2.2/2021/Dittipideksus tanggal 22 Maret 2021, yang diberikan mabes ke Pelapor, berbunyi di pasal 2 "Bahwa terhadap perkara tersebut TELAH dilakukan sebagai berikut ayat (d) "melakukan proses pemberkasan perkara terhadap: Henry Surya selaku Ketua KSP Indosurya Inti/Cipta," kata Priyono, dalam keterangan pers kepada awak media, Kamis (28/5/2021).

"Bahwa pernyataan Helmi di media dan isi SP2HP saja berbeda, dalam keterangan pers AKAN dilakukan pemberkasan yang berarti (pemberkasan BELUM dilakukan) padahal di SP2HP tanggal 22 Maret 2021 secara tertulis TELAH dilakukan pemberkasan. Jika benar pernyataan Helmi di media 26 Mei bahwa akan dilakukan pemberkasan, berarti surat SP2HP berisi keterangan palsu atau menyesatkan, dan bahkan proses malah jauh mundur lagi," lanjutnya.


Sementara itu, Advokat Alvin Lim, selaku Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, mengatakan sesuai ketentuan Hukum Formiil atau UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Urutan proses penyidikan adalah pemeriksaan saksi pelapor, saksi fakta lain, saksi terlapor dan saksi ahli kemudian penyitaan barang bukti.

Setelah proses pemeriksaan dan penyitaan ditemukan 2 alat bukti yang cukup maka, selesailah proses penyidikan dengan ditetapkannya tersangka.

"Penetapan tersangka ini adalah titik akhir penyidikan. Ini Tipideksus pake kitab hukum acara mana, ditetapkan dulu seseorang menjadi tersangka baru kemudian sibuk periksa saksi, periksa ahli dan alasan mau sita dokumen. Ditambah alasan yang dijadikan penundaan adalah putusan PKPU Juli 2020 sudah setahun lalu?," tandasnya.


Alvin Lim menambahkan, jika memang Dittipideksus mengalami kesulitan penanganan perkara Indosurya, seharusnya berani gelar terbuka dan menginformasikan ke pelapor/kuasa hukum.


"Ketua Ombudsman sudah menyurati KAPOLRI dan minta klarifikasi, gelar perkara tapi sampai sekarang tidak dilakukan. Ini jawaban setiap ditanya segera limpah, proses, periksa saksi. Begitu terus setiap ditanya tiap minggu selama 56 minggu, tidak ada kepastian berapa lama lagi dilimpahnya?," pungkasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA