Boyke Novrizon: AHY Tak Hargai Proses Hukum

IN
Oleh inilahcom
Minggu 06 Juni 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pimpinan sidang KLB Partai Demokrat Deli Serdang, Boyke Novrizon mengatakan, sidang mediasi tahap ke-3 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah proses untuk menemukan benang merah atas sebuah perselisihan hukum.


"Karena itu antara penggugat dan tergugat diwajibkan taat hadir dalam setiap jadwal proses persidangan, jika tergugat tidak hadir/mangkir sebanyak 2 kali berturut turut maka bisa diindikasikan bahwa tergugat memiliki itikad tidak baik (tidak taat hukum)," ujar Boyke, Minggu (6/6/2021).


Menurutnya, apalagi jika sampai pihak penggugat sendiri yang tidak pernah mau hadir sama sekali/mangkir hadir dalam 3x proses persidangan mediasi itu, maka terindikasi dengan sangat jelas bahwa penggugat memiliki itikad tidak baik dan tidak bisa menghargai hukum itu sendiri sesuai dengan aturan yang tertulis dalam PERMA 1 tahun 2016, dipasal 7 ayat 1 dan 2 - Bab A s/d E.


Dia menilai, dalam proses persidangan mediasi yang dijadwalkan PN Jakarta Pusat, pimpinan sidang hakim mediasi kecewa kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sama sekali tidak mau hadir dalam proses persidangan mediasi yang dijadwalkan sama PN Jakarta Pusat sebanyak 3x.


"Saya menduga AHY memandang rendah pihak PN Jakpus dan sama sekali tidak mau menghargai proses hukum itu sendiri, padahal AHY sendiri yang mengajukan gugatan di PN Jakarta Pusat," sambungnya.

Ditambahkannya, di tengah proses persidangan berjalan dan disaat kondisi rakyat saat ini tengah kesulitan, AHY, malah roadshow ke daerah untuk mengejar popularitas dirinya untuk Pilpres 2024 mendatang.

"Publik sangat tahu dan paham ketika AHY tidak berhasil atau ditolak menempati posisi dalam Kementerian dalam jajaran Kabinet Presiden Joko widodo, maka AHY langsung memutar haluan memakai Tagline Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat seakan akan dia sendiri yang sangat peduli dengan rakyat,"bebernya.

Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko ini menanyakan kepada publik, apakah AHY dapat dijadikan Suri Tauladan sebagai pemimpin yang benar benar serius menjadikan hukum sebagai panglima terdepan negara karena hakekat Hukum adalah : "semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjukan kepada moralitas juga tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi para penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugas bernegaranya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA