Menghadap Bos LaNyalla,Petani Sawit Berkeluh Kesah

IN
Oleh inilahcom
Selasa 08 Juni 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Petani sawit yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) mengadukan sejumlah permasalahan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), beberapa waktu lalu.

Dalam rilis kepada media, Jakarta, Selasa (8/6/2021), POPSI diwakili Mansuetus Darto (Sekjen SPKS), Alvian Arahman (Ketua Umum Apkasindo Perjuangan), Hendra Purba (Direktur Eksekutif ASPEKPIR), dan Sabarudin (Sekretaris POPSI).

Pada Kamis (3/6/2021), rombongan POPSI diterima langsung Ketua DPD-RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Ketua Komite III Silvana Murni, Ketua Komite IV Sukiryanto, Bustami Zainudin (senator Lampung) dan Evi Apita Maya (senator NTB).

Dalam pertemuan ini, petani yang mengelola hampir 43% perkebunan sawit itu, telah berkontribusi Rp300 triliun pendapatan nasional, Ironisnya, mereka tidak memperoleh layanan serius dari pemerintah. Terkesan kuat, pemerintah pusat hanya memanjakan koorporasi besar.

Mansuetus Darto menjelaskan, pengelolaan kelapa sawit di Indonesia, sangatlah tidak berkeadilan, dalam konteks hubungan pusat dan daerah penghasil sawit. Akibatnya, petani sawit tidak memperoleh layanan yang memadai alias marjinal.

Selain itu, kata Darto, pemerintah daerah acapkali ditekan pemerintah pusat untuk menjalankan program sawit berkelanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). "Selain itu, banyak aturan di pusat mengatur daerah tapi tidak ada alokasi pendanaannya," papar Darto.

Akibatnya, lanjutnya, pembangunan sawit berkelanjutan hanya manis di muluat, tanpa ada realisasinya. Padahal, dana pungutan sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Saiwt (BPDP-KS), alokasinya tidak jelas dan mayoritas untuk subsidi industri biodiesel.

"Pemerintah pusat khususnya kementerian keuangan malah semakin menjerat daerah penghasil sawit dengan menaikkan pungutan ekspor sawit untuk biodiesel dan merugikan petani sawit daerah," ungkapnya.

Selanjutnya Darto meminta agar DPD-RI berani memperjuangkan POPSI. Yakni, meminta Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk menambah perwakilan daerah dan petani masuk komite pengarah dan dewan pengawas BPDP-KS. "Sebab selama ini, Lembaga dana sawit ini hanya menguntungkan pengusaha dan dana-nya tidak mengalir ke daerah," tegasnya.
Sementara, Gamal Nasir selaku Ketua Dewan Pembina POPSI, mengatakan, saat ini, petani sawit melalui POPSI sangat mendukung ISPO sesuai dengan Pepres 44 tahun 2020, 4 tahun lagi petani diwajibkan untuk mengikuti ISPO untuk itu pemerintah daerah dan pusat harus segera all out untuk melakukan pembinaan.

"Di sini sangat di butuhkan dukungan DPDRI agar di sampaikan kepada pemrintah pusat dan daerah. Selain itu perlunya ada revisi UU NO 33 tahun 2004 terkait dengan perimbangan keuangan karena belum memasukan sawit di dalamnya padahal perikan dan kehutanan yang nilai devisanya kecil sudah masuk, kalau sawit bisa di masukan maka akan ada dampaknya pada daerah penghasil sawit dan ke petani sawit," terangnya.

Sedangkan, Direktur eksekutif ASPEKPIR, Hendra Purba meminta penguatan kemitraan yang adil dan setara, antara perusahaan dan petani. Perlu ada dukungan yang kuat untuk petani melalui pembangunan koperasi atau kelompok tani.

Alfian Alrahman, Ketua Apkasindo Perjuangan ikut urun rembug. Dia mendesak agar DPD-RI menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar dana hibah program Peremajan Sawit Rakyat (PSR) untuk petani sawit, dinaikan dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta. "Agar ke depanya, petani tidak di bebani lagi dengan kredit ke bank untuk membangun kebun," ungkapnya.

Alfian juga meminta agar kelembagaan BPDP-KS yang didalamnya diisi pengusaha sawit, segera dilakukan pereombakan struktural. Perlu sekali adanya perwakilan dari petani sawit di dalamnya. "Pungutan sawit sudah membuat petani makin rugi. Dengan peraturan mentri keuangan No 191, petani kehilangan pendapatan Rp600 per kilogram tandan sawit. Artinya, pengusaha biodiesel itu disubsidi oleh petani. Segera revisi aturan yang merugikan petani dan daerah," pungkasnya.

Menanggapi curhatan para petani sawit ini, Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku sudah berkunjung ke-22 provinsi penghasil sawit dan sudah melakukan beberapa pertemuan dengan sejumlah kepala daerah. "Kami sudah menyurati presiden dan dengan hadirnya petani sawit yang tergabung dalam POPSI ini akan membuat kerja DPD makin semangat dan segera kami panggil pihak-pihak terkait," tuturnya.

Hal senada disampaikan Silvana Murni, Anggota DPD yang heran dengan program biodiesel (B30), ternyata tidak melibatkan BUMN. Seharusnya, program ini menjadi momentum untuk memperkuat PTPN sebagai BUMN perkebunan. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA