Sri Mulyani Pajaki Sembako, DPR Jangan Masuk Angin

IN
Oleh inilahcom
Rabu 09 Juni 2021
share
Vokalis Komisi XI DPR asal Partai Gerindra, Kamrussamad

INILAHCOM, Jakarta - Terkait rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani memajaki bahan kebutuhan pokok alias sembako, layak ditolak. Jelas-jelas kebijakan tersebut menambah beban hidup rakyat. Mudah-mudahan DPR tidak masuk angin,

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, siap menolak usulan pajak yang memberatkan rakyat. Di mana, usulan pajak sembako sepaket dengan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN), tersemat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), sebagai Revisi dari UU No.6 tahun 1983.

"Saat ini, pembahasannya belum dimulai di DPR. Terkait ini, kita akan tolak tegas. Jika ada kewajiban pajak baru Yang membebani rakyat, karena daya beli belum sepenuhnya membaik, ekonomi masih megap-megap, pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Pendapatan rumah tangga menurun, kok bahan pokok mau dipajakin," tegas Kamrussamad, Jakarta, Kamis (9/6/2021).

Dengan rencana pengenaan pajak itu, kata Kamrussamad, diatur dalam pasal 4A draf revisi UU Nomor 6/1983 tersebut. Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran, dihapus dari kelompok barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, barang tersebut di atas bakal dikenakan PPN.

"Jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi," ungkap pendiri KAHMIPreneur ini.

Selanjutnya, Kamrussamad melontarkan sejumlah usulan kepada pemerintah. Pertama, lakukan reformasi fundamental regulasi perpajakan secara sungguh sungguh dan menyeluruh. Kedua, bangun kepercayaan wajib pajak (WP) dengan memberikan jaminan zero korupsi diperpajakan. "Berani mengambil tindakan dengan Berhentikan Pejabat Korup sampai dua tingkat diatasnya dan dua tingkat ke bawah," tuturnya.

Selanjutnya, Kamrussamad menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan penggalian Potensi PPH Pasal 25, 29 dan Pasal 23 untuk barang impor dan konsultan asing dalam pembangunan infrastructur. "Implementasikan kesepakatan pertukaran data otomatis yang sudah diteken antar negara melalui AEoI untuk mengejar wajib pajak di luar negeri," tuturnya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA