BPDPKS Janji Sejahterakan Petani Lewat Biodiesel

IN
Oleh inilahcom
Kamis 10 Juni 2021
share
Ketua bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi bertindak sebagai moderator dalam FGD Sawit Berkelanjutan Volume 8 bertajuk Peranan BPDPKS Mendorong Petani Kelapa Sawit Suplai Bahan Baku Biodiesel, diselenggarakan InfoSAWIT, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

INILAHCOM, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) selalu pengelola dana pungutan ekspor (PE) minyak sawit dikritik. Lantaran tak berpihak kepada petani.

Atas tudingan tak sedap itu, Plt Kadiv Lembaga Kemasyarakatan Civil Society BPDPKS, Sulthan Muhammad Yusa buru-buru membantahnya.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) Sawit Berkelanjutan Volume 8 secara daring, bertajuk Peranan BPDPKS Mendorong Petani Kelapa Sawit Suplai Bahan Baku Biodiesel, diselenggarakan InfoSAWIT, Jakarta, Kamis (10/6/2021), Yusa bilang begini. "Sampai saat ini, sektor perkebunan kelapa sawit terus berkembang. Tak terhenti meski diserang pandemi COVID-19. Bahkan dalam kajian yang dilakukan perguruan tinggi di Indonesia, Universitas Jambi dan Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan Universitas Wageningen, perkebunan sawit bisa menjawab isu Sustainable Development Goals (SDGs)," paparnya.

Sebab itu, kata dia, BPDPKS akan terus berupaya mendorong perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Lantas, dengan dinamika pergerakan harga CPO dan minyak dunia saat direncanakan penyerapan biodiesel pada tahun 2021 mampu sebanyak 9,2 juta KL. "Diperkirakan kebutuhan dana insentif akan jauh lebih tinggi pada tahun 2021," kata Yusa.

Yusa bilang, guna menjaga keberlanjutan program energi baru dan terbarukan (EBT) melalui mandatori biodiesel, pemerintah telah menyesuaikan tarif PE melalui PMK 191/2020. Untuk kebutuhan program mandatori biodiesel yang terus meningkat setiap tahun, perlu dibarengi dengan peningkatan produktivitas kebun sawit agar kebutuhan bahan baku biodiesel sawit dapat terpenuhi di masa mendatang.

Dikatakan, BDPKS memproyeksikan produksi CPO dan stok sepanjang 2021-2025, mencapai 52,30 juta MT-57,61 juta MT, rata-rata naik 4% per tahun. Sementara kebutuhan Biodiesel untuk program B30 pada 2021-2025, diperkirakan 8,34 juta MT-9,66 juta MT (8,85 juta KL-11,65 juta KL). Atau rata-rata naik 5% per tahun.

Dengan konsumsi domestik yang stagnan (minyak goreng dan produk oleokimia), Indonesia memerlukan produk hilir yang mampu menyerap stok CPO yang tinggi di tahun mendatang. Saat ini bisa ditingkatkan yaitu penggunaan sawit sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT).

Ke depan, tutur Yusa, BPDP-KS akan mendorong Palm Oil for Renewable Energy: Next Program, yakni melibatkan petani dalam rantai pasok biodiesel sawit. Selain pengembangan biodiesel dengan teknologi Fatty Acid Methly Ester (FAME) juga sedang dikembangkan biodiesel berbasis hydrogenisasi atau kerap disebut biohidrokarbon, yang bisa menghasilkan green diesel, green gasoline, dan green fuel jet (Avtur).

Pengembangan ini akan melibatkan petani dan akan menggunakan teknologi yang bisa diimplementasikan dengan skala tidak besar dan menguntungkan petani kelapa sawit. "Kita perlu mendorong program yang bermanfaat bagi petani yang memang membutuhkan," kata Yusa.

Saat ini, lanjutnya, pengembangan itu masuk dalam pogram Industrial Vegetable Oil (IVO), dimana pilot project yang dilakukan berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Program ini hasil kerjasama dengan Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia (MBI), PT Kemurgi Indonesia dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Direktur Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM, Elis Heviati mencatat, penerapan program mandatori biodiesel dilatarbelakangi Indonesia memiliki potensi produksi minyak sawit mentah (CPO) yang cukup besar yang mana di tahun 2020 produksinya telah mencapai 52 juta ton.

Lantas, upaya dalam meningkatkan ketahanan energi nasional, selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dari tutupan lahan sawit seluas 16,38 juta hektar (ha), sebanyak 40% dimiliiki pekebun sawit (petani sawit). Besarnya defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor Bahan Bakar Minyak (BBM), serta upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan tercapainya stabilisasi harga CPO.

Kata Elis Heviati, dalam grand strategi rencana energi nasional hingga 2030, pemerintah akan tetap mempertahankan kebijakan B30 dan memaksimalkan produksi Bahan Bakar Nabati (BBN) dari biodiesel atau biohidrokarbon. "Ke depan, pemanfaatan biofuel tiak sebatas untuk biodiesel saja, dan tidak terbatas pada pengusahaan skala besar, didorong yang berbasis kerakyatan, untuk spesifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Termasuk mendorong emanfaatan by product biodiesel, serta pemanfaatan hasil sawit non-CPO," terang Elis

Model kesertaan petani dalam program mandatory biodiesel bisa berupa pengembangan Pabrik Minyak Nabati Industrial (IVO) dan Bensin Sawit dengan bahan baku dari TBS Sawit raykat. Dimana Biaya produksi lebih murah 15-20% dari PKS Konvensional, harga tandan buah segar lebih stabil (tidak bermasalah dengan free fatty acid yang tinggi). "Lantas, kandungan metal dan chlorine rendah, Oil Extraction rate meningkat dari 18-22% menjadi 2436%. "Serta dapat dikelola oleh Koperasi/BUMD dan SNI IVO sudah terbit," kata Elis.

Sementara, Ricky Amukti dari Traction Energy Asia mengatakan, menempatkan pekebun mandiri kelapa sawit dalam rantai pasok biodiesel sangat dimungkinkan, terlebih Pekebun sawit mandiri menguasai 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. "Namun mereka sama sekali tidak mendapat manfaat dari program biodiesel secara langsung selama ini," kata Ricky.

Kata Ricky, dengan memasukkan pekebun sawit mandiri dalam rantai pasok produksi biodiesel akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan. Termasuk, mengurangi resiko deforestasi dan menjaga hutan alam yang tersisa dan menggunakan TBS kelapa sawit yang dihasilkan dari lahan pekebun sawit mandiri dapat mengurangi emisi dari keseluruhan daur produksi biodiesel.

Sampai saat ini, kondisi rantai pasok TBS dari petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bervariasi. Panjangnya rantai pasok TBS mengurangi keuntungan petani swadaya. "Dengan mandatroi biodiesel ini bisa menjadi momentum dalam upaya perbaikan rantai pasok dari petani," kata Ricky.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, dalam program madatori biodiesel sawit, terdapat 18 industri memperoleh jatah untuk penyedia biodiesel yang ditetapkan oleh ESDM, untuk menjalankan program B30. Namun, sayangnya tidak ada prasyarat kemitraan dengan petani.
Kata Darto, untuk menunjang jalannya program tersebut, dilakukandengan menerapkan pungutan ekspor CPO didasarkan pada peraturan mentri keuangan (191 tahun 2020). Lantas, pungutan ini kemudian berdampak pada tergerusnya harga Sawit di tingkat pekebun serta mempengaruhi stabilitas bisnis sawit Indonesia khususnya perusahaan kecil dan menengah/BUMN. "Berasarka hitungan kami pungutan ekspor itu bisa menggerus harga TBS Sawit petani sekitar Rp600/kg," tutur Darto.

Merujuk riset SPKS, memperlihatkan perusahaan besar (yang mengontrol hulu dan juga hilir) dalam contoh kasus Wilmar memperoleh bahan baku dari 32 group perusahaan atau sebanyak 32 perusahaan, 4 diantaranya adalah perusahaan asing (3 Malaysia dan 1 srilangka). "Ini yang membuat kami petani sangat tersinggung, kenapa program ini justru melibatkan pihak asing, bukannya dengan petani sawit yang memang ada di Indonesia dan menerapkan regulasi yang ditetapkan pemerintah, kenapa kami tidak dilibatkan langsung," katanya.

Darto bilang, SPKS telah melakukan tracking di lapangan, faktanya petani sawit swadaya tidak terhubung sama sekali dengan program mandatori biodiesel, dalam radisu 5 Km di sekitar wilayah produsen biodiesel. Artinya, keberadaan petani swadaya tidak diperhatikan, atau tidak diajak bermitra. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA