Tahun Depan, Rakyat Digencet Sri Mulyani PPN Mahal

IN
Oleh inilahcom
Kamis 10 Juni 2021
share
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

INILAHCOM, Jakarta - Diam-diam, Menteri Keuangan Sri Mulyani merancang PPN tidak hanya untuk bahan pokok saja. Sektor jasa seperti pendidikan dan layanan kesehatan juga dibidik. Waduh terlalu.

Alhasil, jangan kaget kalau biaya sekolah dan rumah sakit semakin mahal. Artinya, rakyat miskin akan lebih sulit mendapat pendidikan yang layak karena biaya sekolah mahal. Mereka pun dilarang sakit karena biaya pengobatan menjadi mahal.

Ekonom Achmad Nur Hidayat, sangat menyesalkan rencana PPN 12 persen untuk bahan pokok, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Sehingga wajar kalau usulan itu mendapat kritikan pedas dari banyak kalangan.

Meski rencana kenaikan PPN hingga 12 persen baru diberlakukan pada 2022, dampaknya bakal terasa di tahun ini. Karena para pedagang serta penyelenggara jasa pendidikan dan kesehatan mulai menaikkan harga sebelum aturan itu diberlakukan. "Meski pemberlakukan tarif PPN tidak diberlakukan tahun 2021, namun rencana kenaikan pajak tersebut dapat memicu inflasi 2021. Rencana kenaikan PPN terhadap sembako akan mendorong masyarakat membeli sembako di luar kebutuhan karena takut harganya naik (akibat) ulah PPN 12 persen," ujar Hidayat, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

"Potensi kenaikan inflasi 2021-nya berkisar 1 sampai 2,5 persen, sehingga inflasi 2021 bisa mencapai 2,18 persen sampai 4,68 persen," imbuh Direktur Eksekutif Narasi Institute itu.

Selain menimbulkan inflasi yang memberatkan masyarakat, kata Bang ANH, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, kenaikan PPN 12% terhadap sembako dari produksi pertanian juga akan menyebabkan petani kecil kehilangan kesejahteraan dan akhirnya makin miskin di tengah pandemi. "PPN 12 persen terhadap sembako juga menyebabkan petani kecil makin miskin, karena makin sulit menjual produknya di saat konsumen makin mengerem belanja imbas kenaikan PPN tersebut," jelas ANH, dikutip dari RMOL.ID.

Untuk itu, ia coba memberi saran. Daripada pajak nanti menimbulkan inflasi di saat ekonomi masih lemah, sebaiknya ide kenaikan PPN sembako, pendidikan, dan kesehatan dibatalkan saja. Karena manfaatnya lebih kecil dibandingkan bahayanya.

Pemerintah merencanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kelompok bahan kebutuhan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Sementara untuk kategori jasa, pemerintah akan mengenakan PPN pada 11 kelompok jasa yang saat ini masih bebas PPN. Di antaranya jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA