Pajak Sembako, Pendidikan&Kesehatan, Ani Kebobolan

IN
Oleh inilahcom
Kamis 10 Juni 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Saat ditanya kepastian pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak membantah. Namun dia mengaku bingung. Kenapa?

Maksudnya, Sri Mulyani bingung lantaran draf rancangan aturan pajak itu, bocor ke publik sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan langsung ke DPR.

Setelah itu, draf tersebut akan dibahas antara pemerintah dan DPR melalui komisi bersangkutan, yaitu Komisi XI. Bila pembahasan final dan kebijakan bisa dinyatakan menjadi aturan, barulah pemerintah memberikan penjelasan dan sosialisasi ke publik.

"Kami dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden. Oleh karena itu, ini situasinya jadi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga, jadi kami tidak dalam posisi bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari rencana pajak kita," ungkap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, sangat menyayangkan bocornya draf aturan pajak. Yang kemudian beredar menjadi informasi publik. Apalagi, rencana ini kemudian hanya dipahami secara sepotong atau tidak menyeluruh. "Tapi yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di-blow up menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal, hari ini fokus kita adalah pemulihan ekonomi," sambungnya.

Untuk itu, dirinya meminta masyarakat untuk sabar menanti kelanjutan dari pembahasan rencana aturan pajak tersebut ke depan antara pemerintah dan DPR sesuai etika politik yang berlaku.
Baca juga: Sekolah Bakal Kena PPN

"Nanti kami akan lihat secara keseluruhan dan bisa bahas apakah timing-nya harus sekarang? Apakah fondasinya harus seperti ini? Siapakah di dalam perpajakan yang harus bersama-sama disebut prinsip gotong royong? Siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semuanya perlu untuk kita bawakan dan akan kami presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menjelaskan alasan kenapa usulan disampaikan. "Kenapa kita usulkan suatu pasal ini? Alasannya? Background-nya? Dan kalau pun itu adalah arah yang benar, apakah harus sekarang? Atau enam bulan lagi atau tahun depan? Itu semua akan kita bahas penuh dengan Komisi XI," sambungnya.

Namun Ani menekankan berbagai rencana pungutan pajak itu, tentu saja tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, belum ada pembahasan antara pemerintah dan DPR. Hal ini membuat belum ada kebijakan yang final untuk dikeluarkan dan diimplementasikan ke masyarakat. "Tidak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Itu saja dulu jawaban paling mantep, tidak mungkin itu. Jangankan pajak PPN, wong cukai saja kita harus minta dan diskusikan lama banget sama Bapak Ibu sekalian," pungkasnya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA