https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   11 June 2021 - 17:48 wib

Bukan Kaleng-kaleng, SAL Muliakan Suku Anak Dalam

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Semangat memperjuangkan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) orang rimba atau sering disebut Suku Anak Dalam (SAD), didirikanlah Forum Kemitraan Pembangunan Sosial SAD.

Tak terasa, saat ini, dua tahun umur Forum Kemitraan Pembangunan Sosial SAD. “Saat Komnas HAM berkunjung ke Sarolangun, Jambi, untuk membahas penanganan Orang Rimba, kami ikut hadir dan memberi penjelasan yang komprehensif,” kata Budi Setiawan, juru bicara Sekretariat Forum Kemitraan Pembangunan Sosial SAD (Forum).

Pada Rabu (9/6/2021), Komnas HAM melakukan kunjungan ke kelompok Orang Rimba Air Hitam, Sarolangun, Jambi. Lanjutan dari kunjungan tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 diadakan pertemuan di Kantor Bupati Sarolangun. Selain mengundang PT Sari Aditya Loka (SAL) yang dinilai berkonflik dengan Orang Rimba.

Turut serta dalam rombongan Komnas HAM yang diwakili Sandrayati Moniaga, yaitu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra; anggota DPD-RI Fernando, Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Bupati Sarolangun itu, Budi Setiawan selaku sekretaris Forum menyaksikan langsung pemaparan yang disampaikan PT SAL. Pertama, perhatian PT SAL terhadap Orang Rimba sangat besar dan searah dengan komitmen Forum untuk pemenuhan kebutuhan ruang hidup (tempat tinggal), sumber penghidupan, akses layanan berupa pendidikan-kesehatan, hingga Orang Rimba mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Dalam pertemuan itu disampaikan upaya-upaya serius dari perusahaan dalam melakukan berbagai program untuk Orang Rimba di sekitar konsesi bermula dari tahun 2000-an dicanangkan program KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) yang belum tepat karena lahan 100 Hektar  yang diberikan kepada 50 KK Orang Rimba dijual oleh Orang Rimba penerima program kepada pihak lain.

Ada pula bantuan pangan yang diberikan tiap bulan, dimulai 2018 hingga kini. Serta layanan pendidikan untuk 400 anak sejak 2009 hingga ada tiga anak dari komunitas Orang Rimba yang sudah masuk Perguruan Tinggi. Ditambah lagi layanan kesehatan kepada 313 kepala keluarga (KK),  atau 1.197 jiwa Orang Rimba.

Dalam hal akses layanan kependudukan  bagi Orang Rimba PT SAL berkontribusi bagi 250 Orang Komunitas Orang Rimba mendapatkan KTP hasil kerjasama dengan Dukcapil Pemkab Sarolangun. Kedua, tidak ada konflik antara PT SAL dengan komunitas Orang Rimba Air Hitam Hulu yang berada di luar HGU PT SAL.

Bahkan, tidak seperti artikel yang dimuat di metrojambi yang mengesankan Orang Rimba tinggal di wilayah kebun inti perusahaan dan  hidupnya menderita dan terlunta-lunta. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa tidak ada Orang Rimba yang tinggal di area kebun inti (lahan HGU) PT SAL, mereka tidak menempati kebun inti perusahaan tetapi masih ada beberapa yang berpindah dan menetap sementara di kebun sawit milik masyarakat.

Dalam kesempatan ini, disinggung juga terkait dengan lahan Orang Rimba adalah kewenangan negara untuk memutuskan. Ketiga, disampaikan juga bahwa Kelompok Meriau yang digambarkan dalam publikasi metrojambi tersebut Meriau termarginalkan di perkebunan sawit adalah informasi yang tidak benar. Kelompok Meriau selalu mendapat bantuan dari PT SAL bahkan pernah terjadi pada 2020, saat Meriau dan keluarganya sakit, perusahaan berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan Kabupaten Sarolangun untuk membantu Meriau dan keluarganya selama dirawat di rumah sakit.

Selain itu, sejak 10 Agustus 2020, kelompok Meriau sudah mendapatkan kepastian lokasi di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) untuk pemukiman dan lahan usahanya. Hal ini terealisasi berkat permintaan Meriau sendiri kepada pihak TNBD yang ingin tinggal di dalam kawasan TNBD sesuai zonasi yang ditetapkan oleh TNBD berdasarkan SK Dirjen KSDAE No.191 tanggal 20 Mei 2019.

Terkait rencana ini, PT SAL membantu pembangunan rumah Meriau di dalam kawasan TNBD dan membantu membangunkan 3 unit jembatan sebagai akses untuk mengeluarkan hasil hutan dan hasil usahanya di dalam kawasan TNBD sesuai ketentuan yang ada di TNBD.

Keempat, untuk program pembangunan sosial Orang Rimba jangka panjang dalam upaya pemenuhan ruang hidup, sumber penghidupan, dan akses layanan, PT SAL dan Pemkab Sarolangun telah mendantangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Program Pembangunan Sosial Orang Rimba yang diteken pada 19 Desember 2019.

MoU ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi pertemuan Forum yang telah mendengarkan keinginan Orang Rimba yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Dan, MoU untuk pembangunan sosial Orang Rimba juga dilakukan antara PT SAL dengan Pemkab Merangin pada 22 Desember 2019.

Dalam kesepakatan ini ditegaskan program Pembangunan Sosial Orang Rimba di wilayah Kabupaten Merangin. Kelima, hal menarik juga disampaikan oleh anggota DPD RI yang menyatakan bahwa legalitas lahan PT SAL sudah lengkap dan tidak ada masalah.

Keenam, Abetnego Tarigan selaku Deputi II KSP mengapresiasi terbentuknya Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Anak Dalam atau Orang Rimba. Diharapkan, Forum ini harus lebih dapat mengakomodir program pemberdayaan Orang Rimba jangka panjang.

"Kami di Forum dengan anggota multistakeholder, termasuk PT SAL sebagai perusaaan perkebunan sawit yang ada dekat wilayah Orang Rimba memang berkomitmen untuk terus melakukan pemberdayaan terhadap Orang Rimba. Masalah HAM Orang Rimba juga menjadi agenda perjuangan kami," papar Budi. [tar]

 

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Kanal

Rumuskan SNI e-liquid, Pemerintah Gandeng Produsen, Konsumen Sampai Praktisi

Pemerintah bersama pelaku industri, akademisi dan konsumen sedang merumuskan Standar Nasional Ind
berita-headline

Viral

Menuju Sawit Berkelanjutan, Pemerintah dan Industri Perlu Bersinergi

Menjaga citra kelapa sawit Indonesia berkelanjutan, bukan perkara mudah. Perlu keseriusan serta k