Reaksi Alvin Lim MA Kabulkan Kasasi Kresna Pailit

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 12 Juni 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Permohonan kasasi yang dikabulkan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 647 K/ Pdt.Sus-Pailit/2021 ter tanggal 8 Juni 2021 menyatakan Asuransi Jiwa Kresna pailit.

Putusan pailit tersebut menjadi bukti tidak sejalannya Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Asuransi Jiwa Kresna.


Hal tersebut disampaikan Kuasa hukum para nasabah Asuransi Jiwa Kresna, AlvinLim. Founder sekaligus Ketua Pengurus LQIndonesiaLawfirm itu pun memaparkan putusan PKPU Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah tindakan melawan hukum.

Sebab, lanjutnya, merujuk Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2014 menyebutkan hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat mengajukan permohonan PKPU.


"Dengan dikabulkannya kasasi, jelas Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," ungkap AlvinLim dalam siaran tertulis pada Jumat (11/6/2021).

Status kepailitan Asuransi Jiwa Kresna dijelaskan AlvinLim berdampak sangat besar terhadap seluruh pihak, baik perusahaan, nasabah hingga negara.

Bagi para nasabah Asuransi Jiwa Kresna yang menempuh jalur PKPU, dirinya meyakini akan gagal memperoleh haknya.

Sebab, ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka kurator akan melikuidasi aset perusahaan dan akan menjual seluruh aset tersebut dalam harga likuidasi yang sangat rendah.


Sehingga setelah dipotong biaya kurator, pajak negara terhutang dan kreditur preference lainnya, maka nasabah Asuransi Jiwa Kresna hanya mendapatkan haknya sekitar 1-3 persen.

"Contoh jelas pailit adalah Cipaganti, korban hanya dapat sekitar 1 persen dari modal setor," papar Alvin Lim.


Lebih lanjut dipaparkannya adalah jalur pidana.

Sebab, seluruh aset yang telah disita oleh pihak Kepolisian dapat diminta para korban ke pengadilan melalui kejaksaan.

"Seperti contoh kasus KSP Indosurya, di mana Mabes Polri menyita Rp 29 miliar cash (tunai), rekening bank dan properti di Singapore dan Australia, maka korban bisa memintakan ke pengadilan untuk membagi aset yang disita itu kepada para korban, melalui Kejaksaan. Jumlah yang didapat akan jauh lebih besar daripada jalur PKPU," jelasnya.

"Inilah dari awal, kami dari LQIndonesiaLawfirm selalu bilang PKPU sering dijadikan alat modus oleh perusahaan investasi bodong untuk menunda pembayaran, untuk alasan menghindari jeratan pidana pihak kepolisian. Sehingga oknum polisi gunakan alasan PKPU untuk alasan menunda proses penyidikan dan pemberkasan seperti yang terjadi dalam kasus Indosurya," pungkasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA