Polda Harus Usut Tuntas Kasus Buffer Zone Depok

IN
Oleh inilahcom
Senin 14 Juni 2021
share
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pancasila Murthada Sinuraya - (Foto: Dok)

INILAHCOM, Depok Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pancasila Murthada Sinuraya meminta Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengalihan fungsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, ke buffer zone.

"Sejak kasus ini dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 28 November 2019, hingga kini tidak jelas penanganannya. Bareskrim Polri melimpahkan penanganan kasus ini ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, saya berharap ada tindak lanjut penyelidikannya," tandas Murthada di Depok, Senin (14/6/2021).

Menurut dia, bukti-bukti berupa dokumen pendukung dugaan tindak pidana korupsi dan indikasi penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang Pemerintah Kota Depok atas pengadaan lahan TPA tersebut, sejak 2013 hingga 2019, telah disertakan dalam laporan ke kepolisian.

Terlapor kasus ini, kata Murthada, yaitu pejabat Sekda Kota Depok, Kepala Dinas Rumkin Kota Depok, dan pejabat Sekretaris Lingkungan Hidup.

Kepala Bareskrim Polri Direktur Tindak Pidana Korupsi melalui surat nomor B/1495/II/Res.3.2/2020/Bareskrim tertanggal 28 Februari 2020 telah menginstruksikan penyelidikan atas pengaduan kasus ini.

"Kasus pengadaan lahan seluas sekitar enam hektare ini diperkirakan menimbulkan kerugian Rp32,8 miliar," ungkap Murthada yang mantan anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Demokrat itu.

Dia yakin Polda Metro Jaya akan bekerja profesional untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang ini. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.

Kasus ini bermula dalam LPJ (laporan pertanggungjawaban) tahun 2013, 2014, 2018, dan 2019. Pemerintah Kota Depok menguncurkan dana APBD sebesar Rp86,6 miliar untuk pengadan buffer zone seluas enam hektare. Namun, dalam LPJ wali kota dana APBD yang dikucurkan untuk proyek buffer zone hanya Rp53,8 miliar

"Jadi ada selisih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sebesar Rp32,8 miliar," jelasnya.

Dia menambahkan proyek pengadan lahan untuk buffer zone di RT 003 RW 02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, dalam LPJ Wali Kota Depok untuk menggantikan TPA Cipayung yang sudah overload.

"Pada LPJ lahan yang dibebaskan untuk perluasan TPA, tapi kemudian berubah jadi zona penyangga. Ini kan jelas aneh," tegas Murthada.

Wali Kota Depok Mohammad Idris pernah menjelaskan proyek pembangunan buffer zone dimaksudkan untuk menghindari longsornya tumpukan sampah yang menggunung ke permukiman warga serta mengurangi bau. Pembangunan buffer zone memberi jarak minimal 500 meter antara permukiman pendudukan dengan TPA Cipayung. [yha]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA