Pajak Karbon untuk Industri Semen, Awas Banyak PHK

IN
Oleh inilahcom
Senin 14 Juni 2021
share
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Keuangan tengah menyiapkan pajak emisi karbon atau carbon tax. Rencana tersebut tertuang di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022.

Rencananya, pajak karbon dikenakan berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi, atau dikenakan atas objek sumber emisi. Objek potensial yang dapat dikenakan pajak karbon seperti bahan bakar fosil dan emisi yang dikeluarkan pabrik, atau kendaraan bermotor.

Untuk pengenaan emisi atas aktivitas ekonomi, pemerintah dapat fokus pada sektor padat karbon seperti industri pulp and paper, semen, pembangkit listrik, juga petrokimia. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, pajak memang mempunyai implikasi terhadap penerimaan negara. Untuk penerapan pajak karbon, harus berlandaskan asas keadilan.

"Pemerintah harus mempunyai instrument untuk menjaga lingkungan, itu yang harus diutamakan. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif, bisa diberikan instrument pengendalian seperti karbon tax, atau disinsentif," katanya kepada wartawan, Minggu (13/6/2021).

Sedangkan pada sektor industri padat karya, menurut Enny, relatif lebih rendah terhadap lingkungan. "Artinya industri padat karya jarang sekali di ranah-ranah kegiatan yang merusak lingkungan. Ada beberapa industri yang bisa diselesaikan dengan pengolahan limbah yang tepat, tidak harus dengan instrumen pajak karbon," papar dia.

Lebih lanjut dikatakan Enny, pajak karbon untuk industri semen, perlu dikaji ulang. Pemerintah diharapkan memberi kesempatan sektor ini bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. "Sektor ini, perlahan mulai bangkit dari krisis akibat pandemi Covid-19. Sebaiknya, industri ini harus pulih terlebih dahulu sebelum dibebani dengan berbagai tambahan beban seperti pajak karbon," ujar Enny.

Enny menambahkan, semua pengaturan perpajakan, frame worknya bukan demi penerimaan negara, sehingga diperlukan instrument yang tepat dan mengendalikan dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi. "Penerapan pajak karbon mestinya harus dilakukan secara proporsional. Jika aturan tersebut tidak tepat sasaran, pemerintah hanya mengambil sisi penerimaan untuk negara," tegasnya.

Rencana penarikan pajak karbon sebesar Rp75 per kilogram (kg) karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Tujuannya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh emisi karbon.

Kebijakan tersebut tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini rencananya akan dibahas secepatnya di tahun ini sebab sudah ditetapkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) oleh parlemen.

Revisi UU KUP mengungkapkan, pajak karbon dipungut dari orang pribadi atau korporasi yang membeli barang mengandung karbon dan, atau melakukan aktivitas yang menghasilkan karbon. Dari sisi administrasi perpajakannya, pajak karbon terutang dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Pajak karbon terutang pada saat pembelian barang yang mengandung karbon atau pada periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu.

Dari sisi penerimaan, nantinya uang pajak yang didapat dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Kelak, bila beleid ini diundangkan, maka pemerintah akan segera menurunkan peraturan pemerintah (PP) terkait sebagai aturan pelaksana pajak karbon antara lain terkait tarif dan penambahan objek pajak yang dikenai karbon.

Kemudian, pemerintah juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait untuk mengatur lebih lanjut soal subjek pajak karbon, tata cara perhitungan, pemungutan, pembayaran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon. Selain itu, memerinci alokasi penerimaan yang didapat dalam rangka pengendalian perubahan iklim.

Sebagai informasi, negara lain mengenakan pajak karbon kepada bahan bakar fosil, karena emisi karbon yang ditimbulkan seperti batubara, solar, dan bensin. Sedangkan Jepang, Singapura, Perancis, dan Chile mengenakan pajak karbon dengan rentang tarif US$3 hingga US$49 per ton CO2e.

Dengan menggunakan kurs rupiah sebesar Rp14.500 per US$, maka rata-rata pajak karbon di empat negara tersebut berkisar Rp43.500 hingga Rp710.500 per ton. Sementara, jika rencana kebijakan pajak karbon di Indonesia dikonversi dalam ton, menjadi Rp75.000 per ton. Lumayan gede juga ya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA