Bos Banggar: PPN RI Terendah, Belain SMI Nih Yee..

IN
Oleh inilahcom
Senin 14 Juni 2021
share
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah

INILAHCOM, Jakarta - Hinggar bingar rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) terkait PPN-isasi sembako, pendidikan dan kesehatan, tak surut. Mulai muncul pembelanya.

Tak sedang bercanda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah rencana pemerintah mengerek naik pajak pertambahan nilai (PPN) melalui Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), cukup wajar. Alasannya, PPN Indonesia terendah se-Asia. Waduh. "PPN kita paling rendah. Di Asia rata-rata PPN 12 persen. Sedangkan rata-rata anggota G20 17 persen," ujar Said dalam rapat kerja bersama pemerintah, Senin (14/6/2021).

Said yang merupakan politisi senior PDI Perjuangan ini, menyebutkan bahwa tarif PPN Indonesia masih di bawah Vietnam. Sehingga, rencana pemerintah melakukan reformasi perpajakan, perlu didukung. Dan, revisi sektor perpajakan yang diinisiasi Sri Mulyani, bertujuan untuk mempersiapkan normalisasi APBN 2023.

Suka atau tidak, kata politikus berdarah madura ini, sepanjang 2020 hingga 2022, defisit APBN terus melebar hingga 6 persen. "Kalau nanti kita akan melakukan defisit 4,7 persen, maksimal 4,9, masuk ke 2023 ke 3 persen, lubang yang harus ditutup terlalu besar," katanya.

Nantinya dalam reformasi pajak terdapat berbagai macam tarif PPN, seperti tarif umum, tarif final, dan multitarif. Revisi perpajakan, tutur dia, tak hanya mencakup PPN, tapi juga pajak penghasilan atau PPh badan dan PPh perorangan.

Beleid itu pun akan mengatur pajak karbon dan optimalisasi potensi pendapatan pajak lainnya. Meski demikian, Said memastikan DPR belum secara resmi membahas Revisi Undang-undang KUP. Sembari menunggu pembahasan, ia meminta berbagai pihak tidak menafsirkan sepotong-sepotong isi draf tersebut. "Karena (persepsi) yang lahir saat ini bukan tiga jenis tarif itu, tapi yang berkembang multitafsir. Padahal DPR-nya belum membahas itu," tutur Said.

Sejumlah pihak mempersoalkan berbagai klausul dalam draf RUU KUP yang bocor. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah berencana memasukkan sembako hingga lembaga pendidikan dalam barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA