KCH Layangkan Surat Proses Pidana Eks Sesjamdatun

IN
Oleh inilahcom
Jumat 18 Juni 2021
share
Foto Istimewa

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Umum LSM Konsumen Cerdas Hukum (KCH), Maria, secara resmi mengirimkan surat aduan ke Jaksa Agung ST. Burhanuddin mendorong pidana penuntasan kasus dugaan gratifikasi yang diberikan Natalia Rusli ke mantan Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun), Chaerul Amir.

Maria mengatakan, layangan suratnya ke Jaksa Agung merupakan bagian dari dukungannya terhadap Misi Kejaksaan RI poin 5 yaitu pempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.


"Kita berharap Visi dan Misi Kejaksaan RI menjadi lembaga penegak hukum yang professional, proporsional dan akuntabel itu tidak hanya sebagai semboyan belaka atau seremoni yang sering kita temukan atau terpampang disetiap kantor Kejaksaan," kata Maria dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Dikatakan Maria menekankan tidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk tidak memproses pidana terhadap oknum Kejaksaan, Chaerul Amir.

"Kita ingin lembaga Adhyaksa terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela dari oknum-oknum yang dapat merusak kepercayaan masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum dimana tempat masyarakat mencari atau mendapatkan keadilan," kata Maria.


Menurut Maria, mantan Sesjamdatun, Chaerul Amir, sudah mencoreng lembaga Adhyaksa dan melanggar doktrin Kejaksaan yang termaktub pada Tri Krama Adhyaksa yakni, Wicaksana yaitu, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

"Alat bukti lengkap dengan 2 orang saksi atau lebih, bukti surat, bukti petunjuk, tinggal Kejaksaan periksa ahli, bahkan keterangan terdakwa atau pelaku sudah ada. Bahkan, Natalia Rusli sudah ngaku terima uang Rp550 juta dalam bentuk 100 dollar Amerika didepan Sesjamwas Kejagung ketika dikonfrontir," tandasnya.


Maria juga memastikan LQ Indonesia Law Firm turut bersedia menjadi saksi fakta dan menyerahkan semua alat bukti apabila Kejaksaan Agung RI serius mau proses secara pidana dugaan gratifikasi sebagai deterrence effectatau efek jera terhadap para oknum Jaksa nakal yang merusak nama baik Kejaksaan.

"Coba Jaksa Agung simak sendiri, Kapuspenkum ketika ditanya apakah pencopotan terkait mafia kasus, dijawab sesuai yang beredar, lalu tunggu apalagi Jaksa Agung, pemimpin tertinggi Kejaksaan mengetahui adanya gratifikasi didepan matanya, tapi hanya dicopot saja?. Lalu apa gunanya UU Tipikor?," pungkasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA