Wacana Pajak Karbon

Mardani:Hati-hati, Sri Mulyani Bisa Bunuh Industri

IN
Oleh inilahcom
Minggu 20 Juni 2021
share
ide Menteri Keuangan Sri Mulyani kenakan pajak karbon bisa mengancam industri.

INILAHCOM, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai pemerintah harus memperhitungkan secara matang jika ingin mengenakan pajak karbon. Ide Menteri Keiuangan Sri mulyani ini ancaman bagi indusrti.

Banyak industri yang terkena dampak dengan kebijakan itu, mulai dari sektor otomotif hingga semen. Padahal, hingga saat ini industri dan pelaku usaha domestik masih terkena dampak pandemi Covid-19. Ini belum lagi ditambah beban mereka yang juga menghadapi serbuan produk asing, seperti dari China.

"Harus dihitung dengan seksama. Jangan malah membunuh mereka. Artinya, siapkan dulu industrinya karena masih pandemi. Penerapan kebijakan ini mestinya justru memperkuat industri bukan sebaliknya," kata Mardani dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (20/6/2021).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mengatakan, kebijakan tersebut memang memiliki nilai positif sebagai peran aktif Indonesia mengurangi dampak lingkungan melalui penurunan emisi karbon. Hanya saja pemerintah harus memperhatikan waktu yang tepat agar industri tidak mati.

"Pertama ide bagus menjaga lingkungan. Kedua kita perlu mempertimbangkan timing-nya ya. Jika perlu nggak usah disebutkan, tapi disosialisasikan, disiapkan lebih dahulu industri terkait," kata Mardani.

Ketiga, lanjutnya, kebijakan pajak karbon harus berbasis pada kesejahteraan rakyat. Pajak karbon jangan dipandang sebagai peluang penambahan pendapatan negara semata. Karena dasar implementasinya adalah penyelamatan lingkungan, karenanya hasilnya dikhususkan untuk pembangunan rendah karbon. "Semua harus dikaji matang, dengan berbasis kesejahteraan rakyat," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengenakan pajak karbon kepada wajib pajak orang pribadi dan badan atas emisi karbon dengan besaran tarif minimal Rp75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Dikutip dari draf RUU KUP, subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu.

Sebelumnya, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) berharap agar pemerintah bersedia mendengarkan pendapat dari sektor riil sebelum memberlakukan pajak karbon. Industri semen saat ini menghadapi tantangan kelebihan pasokan kapasitas semen hampir sebesar 55 juta ton.

Industri semen juga tertekan kenaikan biaya energi dengan tingginya harga batu bara dan harga bahan bakar. Selain itu selama pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 kinerjanya mencatatkan minus 10,4% "Kami tentunya di sektor riil berharap pemerintah memberi kami kesempatan untuk recover step by step dalam menghadapi krisis pandemi," ujar Direktur dan Sekretaris Perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa Antonius Marcos. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA