KNPI Sayembara Rp100 Juta Cari Tersangka Ini...

IN
Oleh inilahcom
Senin 21 Juni 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Kerja Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) dalam mengungkap kasus dugaan korupsi izin pertambangan PT Toshida mendapat apresiasi dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama. Dua anak buah Gubernur Sultra Ali Mazi pun sudah ditetapkan tersangka oleh Kejati Sultra.


Namun sayangnya, Kejati Sultra belum berhasil menangkap YSM, mantan Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas ESDM Sultra yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Provinsi Sulawesi Tenggara.


Sedangkan mantan Pelaksana tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra ( Kadis ESDM Sultra) BHR sudah dimasukan ke penjara.


Haris meminta agar Kejati Sultra dapat segera menemukan dan menangkap YSM untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi di Sulawesi Tenggara agar dapat diketahui siapa saja yang berperan dalam kasus tersebut.


Di sisi lain, Haris mendesak Kejati Sultra untuk memeriksa Gubernur Sultra

"Kami minta Kejati Sultra jangan masuk angin dan harus memeriksa Ali Mazi yang merupakan atasan dari BHR dan YSM," ujar Haris, Senin (21/6/2021).


Namun jika Kejati Sultra belum bisa menemukan keberadaan YSM, DPP KNPI kata Haris akan menggelar sayembara sebesar Rp100 juta bagi masyarakat yang bisa memberikan informasi keberadaan YSM.

"Jika Kejati Sultra tidak juga melakukan penangkapan maka DPP KNPI akan mengadakan sayembara untuk orang yang memberitahukan dan mengabarkan keberadaan kepada DPP KNPI dengan hadiah sebesar Rp100 juta," tandasnya.


Sekadar diketahui, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Kejati Sultra menggeledah Kantor Dinas ESDM Sultra, Jl Diponegoro Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Senin (14/6/2021) lalu. Saat itu, Puluhan dokumen tentang persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) disita.

PT Toshida Indonesia diduga menunggak ratusan miliar retribusi penggunaan kawasan hutan selama 11 tahun.

Perusahaan itu sendiri beroperasi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun, sejak 2009 hingga 2020, PT Toshida Indonesia lalai membayar penerimaan negara bukan pajak izin pinjam pakai kawasan hutan ( PNBP IPPKH) ke negara.

Meski tak membayar kewajiban tersebut, Dinas ESDM Sultra tetap mengeluarkan izin tambang berupa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ke PT Toshida. Sehingga, aktivitas PT Toshida tersebut diduga tidak resmi, sehingga merugikan keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA