https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   28 June 2021 - 07:18 wib

Bang KS Dukung Anies Save Jakarta dengan Lockdown

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Pada 26 Juni, pertambahan kasus COVID-19 baru di DKI Jakarta, mencetak rekor baru sebanyak 9.271 kasus. Banyak kalangan yang mengkritik kinerja Gubernur Anies Baswedan.

Namun berbeda dengan Anggota Komisi XI DPR asal Gerindra, Kamrussamad. Dia menilai, pertambahan 9 ribu-an kasus di 26 Juni 2021, harus diurai dengan cermat. "Bertambah segitu itu, dari berapa banyak sampel testingnya? Dan, sudah mencapai berapa persen positivi rate dari PCR test-nya? Semuanya harus jelas," papar Kamrussamad, Jakarta, Minggu (27/6/2021).

Menurut Bang KS, sapaan akrab Kamrussamad ini, kebijakan Pemprov DKI yang dipimpin Anies Baswedan jelas dan terukur. Bahwa masalah kesehatan lebih prioritas sedangkan perekonomian bakal mengikutinya. Seratus delapan puluh derajat dengan pusat yang bertahan di tengah peningkatan Covid-19 yang luar biasa dengan pemberlakuan PPKM Mikro.

"Jika kenaikannya masih gradual, dan sumbernya masih berupa klaster kerumunan, restoran, mal, perkantoran, pakai PPKM mikro masih cocok. Tapi sekarang klasternya sudah berupa keluarga, RT, maka yang tepat itu lockdown," tuturnya.

Untuk itu, dirinya akan sangat mendukung apabila Gubernur Anies berani menerapkan lockdown. "Jika itu terjadi, maka Gubernur Anies akan dikenang dan masuk sejarah," tutur anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta itu.

"Kehancuran ekonomi akan lebih dahsyat dampaknya jika PPKM Mikro dipertahankan di tengah lonjakan yang bersifat eksponensial, bukan gradual," tuturnya.

Dia bilang, WHO telah menetapkan Indonesia berada di level A1 High Risk Country. tentu saja, catatan ini tidak main-main. Kebijakan dari pemerintah harus tegas dan efektif demi nyawa rakyat dan masa depan bangsa Indonesia.
"Ingat, DKI Jakarta Merupakan provinsi terbesar ketiga untuk kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan investor asing. Setelah Bali dan Kepulauan Riau," papar Kamrussamad.

Lalau apa saran untuk pemerintah pusat? Dia merasa agak putus asa. Lantaran, pejabat di level pusat hanya berpikiran bagaimana menyelamatkan ekonomi, ketimbang nyawa rakyat. "Harusnya Kita semua sadar bahwa hukum tertinggi adalah hukum kemanusiaan bukan hukum ekonomi," pungkasnya.[ipe]

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

Tidak Ada Berita yang Relevan