https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   01 July 2021 - 17:48 wib

KPK Watch Nilai TWK Timbulkan Persepsi Negatif

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCM, Jakarta - KPK Watch Indonesia menilai kisruh hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) menimbulkan persepsi yang negatif terhadap agenda pemberantasan Korupsi.

Bahkan KPK Watch Indonesia juga menganggap bahwa secara institusional, marwah dan citra positif KPK harus dijaga.

"Hal ini tidak hanya merupakan kewajiban Pegawai KPK, akan tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat secara umum," ujar Direktur KPK Watch indonesia, Muhammad Yusuf Sahide.

Selain itu kata Yusuf bahwa timbulnya persepsi negatif terhadap Institusi KPK sangat berpengaruh besar terhadap kinerja KPK.

 "Bahwa dalam konteks ini, KPK Watch indonesia sebagai organisasi yang selama ini concern terhadap agenda pemberantasan korupsi mengambil inisiatif untuk mengajukan Uji Materi terkait Pasal 68 B ayat 1 dan Pasal 69 C UU No.19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK," katanya.

"Dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional sesuai kewenangannya sebagai the sole interpreter of constution. Sebab, Pasal-Pasal tersebut merupakan pijakan hukum yang ditafsirkan oleh Pimpinan KPK dan Pemberdayaan Aparatur Negara sebagai landasan norma terkait kewajiban mengikuti TWK terhadap Pegawai KPK yang beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil," sambungnya.

Dengan diajukannya Uji Materi tersebut, kata Yusuf, kisruh terkait TWK dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga tidak lagi memunculkan kisruh dan perdebatan dalam ruang publik. Tidak ada lagi perdebatan yang multi tafsir terhadap norma hukum yang terkait dengan TWK.

KPK Watch Indonesia juga meminta kepada Mahkamah Agung RI berkenan memerintahkan agar kiranya majelis hakim agung pada mahkamah agung RI yang memeriksa petkara tersebut untuk mengeluarkan penetapan untuk menunda atau menghentikan sidang uji materi atau judicial review terkait Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) sampai adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi.

"Kami dari KPK watch indonesia meminta kepada yang mulia majelis hakim MA  untuk menunda sidang perkom kpk sambil menunggu putusan dari MK," pungkasnya.

Tag :
VALUE
Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

News

Pemprov DKI Cabut Izin DWP Tahun Depan

INILAHCOM, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mencabut izin penyelenggaraan pertunjukan mus
berita-headline

News

Polri Diharapkan Bekerja Lebih Ekstra Tahun 2020

INILAHCOM, Jakarta - Esok, tahun 2019 akan berganti menjadi tahun 2020. Disitu pula ki
berita-headline

News

ICW Sebut Sebagai Cara Runtuhkan Independensi KPK

INILAHCOM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilah sebagai cara meruntuhkan
berita-headline

News

Kinerja Polri Sangat Baik Selama Tahun 2019

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi kinerja P
berita-headline

News

Anies Tahun 2020: Wagub DKI Lebih Cepat Lebih Baik

INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya harapan di tahun 2020.