Stafsus Sri Mulyani: Beras dan Telur Bebas PPN

IN
Oleh inilahcom
Jumat 02 Juli 2021
share
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo

INILAHCOM, Jakarta - Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjamin, produk peternakan unggas telur dan susu dikategorikan komoditas pangan tetap bebas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kepastian ini disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo dalam webinar RUU PPN terhadap Industri Pangan Strategis Nasional, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Dia menuturkan, daging ayam dan telur, merupakan kebutuhan bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat masyarakat luas. Karena itu, pihaknya belum melihat urgensi untuk dikenakan PPN.

Yustinus bilang, Kemenkeu telah memetakan 11 produk pangan yang dikategorikan sebagai pangan pokok.Namun berbeda halnya dengan komoditas pangan lainnya seperti daging sapi dan beras premium.Menurut perhitungannya kedua komoditas pangan pokok ini di pasaran memiliki selisih harga yang lebar.

Dicontohkan, daging sapi Wagyu dan beras jenis basmati dan shiratake, merupakan produk pangan yang menyasar pasar premium. "Beras dan daging, dua ini yang akan jadi fokus RUU. Jadi di luar daging dan beras, kami melihat belum ada urgensi mengatur secara berbeda," ujar Yustinus.

Yustinus memastikan, Kemenkeu telah menyiapkan instrumen agar kebijakan pengenaan PPN pada daging sapi impor tak mendapatkan sanksi dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)."Kami kemarin fokus pada daging sapi dan mempermudahnya impor dengan yang lokal," terangnya.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Desianto mengakui, industriawan masih sebagian mengimpor bahan baku sebagai komponen pakan ternak. Ada komponen baku yang tidak dipungut PPN, namun ada juga yang masih dikenakan pungutan.

Menurutnya, bahan baku pakan ternak tersebut seperti sintetic asam amino, suplemen vitamin dan mineral masih dikenakan PPN. Meski secara volume terhadap formula bahan pakan, hanya sebesar 35%. Namun secara nominal berkontribusi sebesar 65% dari total biaya pokok produksi.

Desianto menuturkan, pemerintah perlu berhati-hati mengenakan PPN pada sembako, karena akan berdampak luas dan sangat luar biasa pada nilai transaksi belanja di masyarakat. "Pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu bersama stakeholder perunggasan yaitu pelaku usaha, asosiasi, peternak dan akademisi," kata Desianto.

Pasalnya, akan terdapat ancaman dampak berantai terhadap kenaikan harga pakan seperti pada harga daging ayam.Menurutnya rerata Feed Conversion Ratio (FCR) ayam broiler sebesar 1,7. Maka, setiap kenaikan 1% pakan (feed) akan berdampak pada kenaikan harga livebird sebesar 1,7%, dan berpengaruh terhadap kenaikan harga karkas sebesar 3%. Jika dikenakan tarif PPN 10% akan terjadi kenaikan harga livebird adalah 17% dan kenaikan harga karkas sebesar 25%.

Sementara untuk harga telur, rata-rata FCR sebesar 2,3, maka setiap kenaikan feed sebesar 1%, akan berpengaruh terhadap kenaikan harga telur sebesar 2,3%. Apabila dikenakan tarif PPN 10% akan terjadi kenaikan harga telur adalah 23%. Apabila dihitung dengan FCR telur (masa pullet), FCR 2,6 maka kenaikan harga telur adalah 26%. Bila perlu dari hulu sampai hilir tidak ada distorsi perlakuan pengenaan pajak pada komoditi strategis," ujar Desianto.

Indonesia dengan populasi 270 juta terbesar keempat di dunia, menjadi pasar yang sangat besar bagi produk peternakan seperti daging, telur dan susu.Seiring bertambahnya populasi serta meningkatnya kesadaran gizi masyarakat.

Permintaan pasar terus berkembang dan secara tidak langsung permintaan produk olahan unggas seperti daging ayam, telur dan susu sebagai sumber protein hewani ini mudah didapat dengan harga terjangkau.

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), Ali Usman mengatakan, jika PPN diterapkan terhadap industri pangan strategis, maka hal itu akan menjadi anomali bagi pemulihan perekonomian nasional. Ali Usman berpendapat regulasi tersebut berpotensi menurunkan PPh badan dan defisit transaksi berjalan.

Apalagi, perekonomian Indonesia tengah mengalami konstraksi akibat pandemi Covid-19 yang menghimpit masyarakat dan menurunkan daya beli.Ali Usman mengingatkan, industri perunggasan memiliki peran sangat strategis karena menyangkut agribisnis hulu hilir. RUU PPN ini juga dikenakan pada sejumlah komoditas bahan baku pakan yang impor sebesar 35% yaitu Soya Bean Meal (SBM), Meat Bone Meal (MBM), Corn Gluten Meal (CGM), Distillers Dried Grains with Soluble (DDGS).

Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat (Bamus DPR) telah menunjuk Komisi XI sebagai mitra pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU tersebut merupakan perubahan kelima atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang KUP.

Rencana revisi UU KUP tengah menjadi sorotan publik karena dalam di dalamnya akan memungut sejumlah tarif pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk sembako, jasa pendidikan, jasa layanan kesehatan, dan sebagainya. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA