https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   09 July 2021 - 06:25 wib

Sri Mulyani Pajaki Sembako 2022,Mentan SYL Melawan

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keukeuh bakal menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan pokok alias sembako. Namun, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak setuju.

Selanjutnya, Mentan SYL menjamin tidak akan ada pungutan PPN untuk sembako. Wacana yang dipaparkan Menkeu Sri Mulyani itu, masih sebatas rumors.  Hal tersebut diungkapkan Mentan SYL di Kota Makassar, Kamis (8/7/2021). "PPN untuk sembako enggak ada kok. Presiden juga tidak pernah memberikan warning pada kita bahwa PPN akan dinaikkan," ujar Syahrul.

Ia mengaku wacana ini membuat petani resah. Ditakutkan komoditas seperti beras masuk komoditas terkena PPN.  "Ini katakanlah pikiran-pikiran berbagai pihak dan itu menjadi sebuah isu. Sampai sekarang ini pemerintah tidak pernah atau belum pernah ada rancangan untuk menaikkan itu. Kalau itu ada pasti menteri pertanian tahulah. Jangan bicara dimana, terus membuat petani resah tentang PPN," jelasnya.

Menurut Syahrul, ia sebagai Menteri Pertanian pastinya lebih tahu jika ada kenaikan pajak untuk sembako. Namun hingga kini, ia tak pernah diberi tahu.  "Darimana rumor itu? Menteri pertanian harusnya bisa jawab hal seperti itu, saya kan ga pernah diberi tahu. Sebagai Menteri Pertanian kan saya yang paling tahu, PPN itu gak ada," tegas kader Partai NasDem ini.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu menambahkan Indonesia juga tidak perlu impor beras. Hingga saat ini kita masih memiliki cadangan beras yang cukup banyak. Baik yang ada pada pengendalian langsung Bulog penggilingan dan pada penanganan pemerintah daerah.

Produksi beras pada masa tanam (MT) I tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstok pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton. Sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.

Diketahui, Kementerian Keuangan berencana memberlakukan PPN terhadap sembako menjadi 12 persen. Kendati masih dalam pembahasan, kenaikan ini dikhawatirkan akan membebani perekonomian masyarakat. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini.

Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pangan (FKP3), Amiah mengatakan, dengan PPN yang lama saja yakni 10 persen, para pedagang sudah kesulitan. Mereka pun menolak rencana tersebut.

Kata Amiah, kondisi pasar akan makin sepi akibat Covid-19. Apalagi rencana mau dinaikkan 12 persen.  "Akan banyak pedagang gulung tikar karena masyarakat akan mengerem konsumsi," ujarnya.

Amiah mengingatkan, masyarakat dan pedagang kecil sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibebankan pajak tinggi. Saat ini masih bisa dagang saja sudah bersyukur. "Apa tidak ada sumber pendanaan lain yang bisa digali pemerintah untuk menutupi krisis anggaran negara," tukasnya.[ipe]

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Pajak Global Raib Rp3,360 Triliun Karena Ekonomi Digital, Sri Mulyani Bakalan Mumet

Banyak negara mulai kehilangan potensi pajak yang angkanya super jumbo. Kalau ditotal jenderal bi
berita-headline

Viral

Edan, Angin Prayitno Aji Sunat Pajak Bank Panin Hingga Rp 600 miliar, Muncul Nama Mu'min Ali Gunawan

Dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan R
berita-headline

Viral

Pemerintah Siapkan UU Pajak untuk Sekolah

Pemerintah tengah merancang kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sekolah at
berita-headline

Viral

Awas, Tukang 'Kampak' Duit Bansos PKL dan Warteg Bakal Berhadapan dengan Sri Mulyani

Pemerintah tengah mempersiapkan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pedagang k
berita-headline

Viral

Mau Rayakan Hari Kemerdekaan Belasan Mobil Mewah Ketahuan Belum Bayar Pajak

Sejumlah mobil mewah berharga miliaran ditahan. Mulai dari  merek Ferrari, Rolls-Royce, Mase