https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   21 July 2021 - 21:05 wib

Firli Bahuri Diminta Mengaktifkan 75 Pegawai KPK

berita-profile

Inilah

0

0

Firli Bahuri Diminta Mengaktifkan 75 Pegawai KPK


INILAHCOM, Jakarta - Ketua KPK Firli Bahuri diminta segera membatalkan semua keputusan terkait asesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Firli diminta untuk mengaktifkan kembali 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK.

"Mengaktifkan kembali, memulihkan serta mengembalikan posisi dan hak-hak Pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, termasuk tugas-tugas mereka sebelumnya dalam penanganan perkara," kata Anggota tim advokasi selamatkan KPK, Arif Maulana dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Hal ini menyikapi penyampaian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan asesment TWK, yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN berpotensi pelanggaran administrasi atau maladministrasi. Dia memandang, Ombudsman menyikapi secara terbuka dan objektif terkait polemik TWK.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Republik Indonesia atas pemeriksaan yang cepat dan tegak lurus sesuai dengan kewajiban Undang-Undang. Selain itu, penyampaian laporan akhir juga disampaikan secara terbuka dan akuntabel," ujar Arif.

Dia menyampaikan, berdasarkan temuan Ombudsman menunjukkan adanya skenario pelanggaran hukum yang menghasilkan TWK dan 75 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Selain itu, terbukti pula bahwa pelaku intelektual atas pelanggaran ini tidak hanya Firli Bahuri dan Pimpinan KPK saja, akan tetapi turut melibatkan beberapa pejabat-pejabat tinggi Kementerian/Lembaga terutama Kepala BKN.

"Maka dari itu diperlukan penyelidikan lebih lanjut afiliasi dan peran serta para pejabat tersebut," ucap Arif.

Selain itu, adanya pemalsuan keterangan dan tanggal surat (back dated) menunjukkan adanya kesengajaan dari Pimpinan KPK untuk mencapai tujuan tertentu. Mengingat perbuatan melawan hukum ini telah menyasar penyidik, bahkan tujuh orang Kasatgas Penyidikan yang sedang menangani perkara besar.

"Maka tindakan tersebut jelas merupakan bagian dari upaya menghalang-halangi proses penyidikan (Obstruction of Justice) yang sedang dilakukan KPK, misalnya perkara bansos, suap ekspor benih lobster, atau skandal pajak," cetus Arif.

Berbagai pelanggaran hukum dan maladministrasi sebagaimana temuan ORI, lanjut Arif, sudah sepatutnya membuat keputusan TMS yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPK Nomor 652 tidak berlaku.

Bahkan terjadi berbagai pelanggaran hukum, seperti pemalsuan maupun indikasi Obstruction of Justice perlu segera ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI dan KPK.

"Koalisi masyarakat telah melaporkan Firli Bahuri kepada Polri dan laporan ORI sudah cukup sebagai bukti indikasi laporan tersebut dapat dilanjutkan. Tidak main-main, Pimpinan KPK maupun pihak lain dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor yang ancamannya maksimal 12 tahun penjara," tegas Arif.

Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih menyampaikan telah menyelesaikan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ombudsman melihat tiga tahapan dalam pelaksanaan TWK.

"Dalam hasil pemeriksaan secara keseluruhan, ada tiga isu utama yaitu yang pertama berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN," ujar Najih dalam konferensi pers daring.

"Yang kedua adalah pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Serta yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil assessment wawancara kebangsaan atau TWK," ujar Najih.

Dia tak memungkiri, dalam tiga tahapan itu secara umum ditemukan potensi maladministrasi dalam proses dan pelaksanaan TWK. Penyampaian Ombudsman ini merupakan tindak lanjut dari laporan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK.

"Tiga dasar itu ditemukan potensi-potensi maladministrasi, dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita memang ditemukan," papar Najih.

Menurutnya, hasil temuan Ombudsman akan disampaikan kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana dan Presiden Joko Widodo. Temuan ini diharapkan bisa ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja KPK dalam hal kepegawaian.

"Pemeriksaan ini bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya," urai Najih menandaskan.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Curhat Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Masih Ngotot, Apa Yang Dicari?

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bergulir.
berita-headline

Viral

Ramai Dikritik, KPK Buka Suara Soal Napi Koruptor Jadi Penyuluh Korupsi

Setelah ramai pemberitaan soal Narapidana dijadikan penyuluh korupsi, Komisi Pemberantasan Korups
berita-headline

Viral

KPK Tahan 17 Tersangka Jual Beli Jabatan di Probolinggo

Sebanyak 17 tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di Probolinggo langsung ditahan usai diperik
berita-headline

Viral

Eks Penyidik KPK Jalani Sidang Perdana Siang Ini

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju akan menjalani sidang p
berita-headline

Viral

Bupati Probolinggo dan Suami Jadi Tersangka, Kasusnya Jual Beli Jabatan Kades

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suamin