SK Korban Mafia Hukum Mengadu ke Jokowi

IN
Oleh inilahcom
Kamis 22 Juli 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Seorang perempuan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta tolong agar dibantu dalam menyelesaikan kasus mafia hukum.

Sebab, perempuan berinisial SK tersebut mengaku telah menjadi korban dugaan mafia hukum.

Ia diduga ditipu oleh oknum pengacara berinisial NR sebesar Rp500 juta, dengan modus penangguhan penahanan.

Kasus ini diduga turut menyeret nama mantan Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun), Chaerul Amir.

Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh suami SK, DH, dengan LP # 1860 /IV/ YAN 2.5 /2021/ SPKT PMJ Tanggal 7 April 2021. Meski begitu, hingga kini proses hukumnya dinilai pihak pelapor lambat dan tak berjalan sebagaimana mestinya.

"Mohon agar Presiden Jokowi memberikan perlindungan hukum dan memerintahkan agar Kapolri mau mengawasi dan mengatensi kasus dimana oknum mafia hukum yang melibatkan pengacara bodong dan oknum Polda Metro Jaya sehingga proses penyelidikan tidak sesuai KUHAP," kata SK dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/7/2021).

SK juga melalui kuasa hukumnya, mengaku sudah dua kali menyurati penyidik dan atasan penyidik Subdit Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, agar mantan Sesjamdatun Chaerul Amir dipanggil untuk segera dimintai keterangan menjadi saksi. Keterangan Chaerul yang dianggap sebagai saksi kunci.

Apalagi, kata SK, Chaerul Amir melalui kuasa hukumnya Samsul Bahri, telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan meminta penyidik mengeluarkan surat panggilan agar dapat diambil keterangan sesuai KUHAP.

"Namun, kelihatannya penyidik enggan memeriksa dan membuat terang perkara dugaan penipuan ini dan tidak pernah memanggil Chaerul Amir," ujar SK.

SK mengatakan, Chaerul Amir bahkan sudah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa pria itu tidak tahu-menahu tentang perkara penangguhan penahanan tersebut.

Padahal dalam bukti percakapan via WhatsApp (WA) yang dimiliki SK, NR jelas menyebut Chaerul. Hal itulah yang membuat SK percaya dan memberikan Rp550 juta ke NR, hingga akhirnya setelah dana dikirim, penangguhan penahanan tak kunjung diberikan.

"Secara KUHAP, surat pernyataan dari Chaerul Amir bukanlah alat bukti keterangan saksi, karena sesuai KUH Acara Pidana keterangan saksi diberikan dalam bentuk berita acara di hadapan penyidik yang memeriksa, bukan surat pernyataan sepihak. Oleh karena itu saya meminta kuasa hukumnya untuk meminta penyidik mengirimkan panggilan saksi kepada Chaerul Amir, mantan Sesjamdatun," papar SK

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA