https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   23 July 2021 - 20:45 wib

Pandemi Tak Jua Reda, Bendera Putih Jadi Petanda

INILAHCOM, Jakarta - Pemandangan bendera putih dibeberapa sudut daerah beberapa hari terakhir makin banyak. Penyebabnya, tak kuat menghadapi ganasnya Covid19, ditambah kebijakan membatasi aktivitas warga dalam aturan PPKM Darurat.

Pelaku usaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut kompak mengibarkan bendera putih di beberapa sudut jalan. Setidaknya ada empat tuntutan pelaku usaha restoran dan perhotelan di Garut. Dispensasi pembayaran pajak dan tarif listrik, dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Pemda terkait wisata. Komunikasi secara berkala antara perwakilan mereka dengan Pemda Garut dalam wadah Focus Group Discussion (FGD). Dan para pekerja di bidang hotel dan restoran diberi bantuan oleh Pemda Garut di masa pandemi COVID-19.

Di Bandung tak jauh beda, ratusan pedagang kaki lima di kawasan Cikapundung juga mengibarkan bendera putih, karena penerapan PPKM Darurat di Kota Bandung. Bendera putih merupakan simbol kepasrahan para pemilik usaha kecil, yang kondisi perekonomiannya makin memburuk karena tidak bisa berdagang. Mereka mengaku sudah kehabisan uang, karena usahanya tidak lagi berjalan.

Di Pati lain lagi, penyedia bus dan stakeholder pariwisata di Kabupaten Pati menggelar konvoi sambil mengibarkan bendera putih. Mereka bergerak dari samping taman kota, menuju ke Jalan Kolonel Sunandar, hingga mengelilingi Alun-alun Pati dan parkir di depan kantor Bupati Pati. Mereka menilai, kebijakan PPKM sangat menyengsarakan, karena membuat lini bisnis di berbagai sektor pariwisata tidak berjalan.

Dan yang terbaru, masyarakat di kawasan Ampel, Surabaya, memasang bendera putih di depan rumah dan pertokoan mereka. Warga mengaku telah menyerah dengan kondisi perekonomian yang memburuk akibat wabah Covid-19 dan PPKM darurat.

Nyerah Sudah

Keluhan sejumlah pegiat sektor non esensial dan kritikal semakin luas setelah PPKM diperpanjang hingga 25 Juli. Para pelaku usaha nonesensial maupun kritikal, tak sanggup lagi bertahan. Namun, mereka juga takut untuk melawan. "Kita nyerah, menyerah. Dengan mengibarkan bendera yang lagi nangis itu. Sudah tidak bisa lagi, mau berbuat apa? Itu refleksi hati. Kami mau tidak mau harus begitu gitu," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut, Deden Rohim menjelaskan makna bendera itu.

Kekhawatiran juga menggelayuti sektor lebih besar, pengusaha ritel. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey memaparkan, sejak 2020 hingga Juni 2021, terdapat satu sampai dua toko yang tutup setiap hari dengan jumlah total sekitar 1.500 swalayan yang telah mengibarkan bendera putih. "Bisnis ritel punya pengaruh yang besar bagi perekonomian nasional. Pada 2019, Indonesia menduduki peringkat lima besar dunia dengan market cap ritel senilai USD326 miliar," ungkapnya dalam diskusi daring.

Dia meminta pemerintah agar memperhatikan kondisi pengusaha ritel agar sektor ritel tidak mati bahkan berdampak terhadap bisnis lainnya. "Kalau itu sampai tergerus dan terdampak betapa besar multiplier effect-nya belum lagi UMKM yang harus mati, pabrik makanan minuman, kalau ritelnya mati apakah mereka bisa hidup? Mereka mau jual ke mana?" pungkas Roy.

Pemerintah Merespon, Presiden Bicara

Pemerintah bukannya diam dan menonton keluh kesah para pelaku usaha kecil dan menengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan resminya akan segera melakukan relaksasi kebijakan jika angka kasus Covid19 menurun.

"Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," ujarnya.

Pada hari Selasa (20/7/2021), jumlah penambahan kasus Covid-19 berkisar di angka 38.000, menurun dari puncaknya di angka 57.000 kasus pada pekan sebelumnya.

Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito, jika dilihat pada 7 hari ke belakang, secara nasional kasus positif mengalami penurunan, semula 56.757 pada 15 juli menjadi 33.772 pada 21 juli, atau turun sebesar 40%. Kesembuhan selama 7 hari terakhir juga menunjukkan adanya peningkatan, yaitu sebesar lebih dari 70%.

“Jika dilihat pada persen kasus aktif, terlihat mulai mengalami penurunan selama 3 hari terakhir,” ujar Prof. Wiku.

Dia juga mengatakan, persentasi Bed Occupancy Ratio (BOR) atau keterisian tempat tidur harian di tingkat nasional juga konsisten mengalami penurunan selama 7 hari terakhir, dari 76,26% menjadi 72,82%. Adanya perkembangan yang baik ini patut disyukuri.

Koordinator PPKM Darurat Menteri Luhut Pandjaitan berharap kebijakan PPKM dapat diterapkan hingga kasus turun di bawah 10.000. Dalam masa perpanjangan PPKM ini, pemerintah mengatakan akan mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik.


Bagaimana Baiknya

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar tidak abai pada kebutuhan rakyat di masa PPKM.

“Jangan abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM. Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup, jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos. Jika pemerintah mengimbangi perpanjangan pembatasan dengan penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut," katanya kepada INILAH.

Selain itu, pelaksanaan PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli mendatang perlu dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya gonta-ganti istilah.  “Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah,” ungkapnya.

Pasalnya, berdasarkan data testing yang dilakukan pemerintah turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Sementara angka positivity rate kita meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir. “Klaim bahwa kasus mengalami penurunan, tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM."Misalnya, berapa rerata tingkat BOR (bed occupancy rate) yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya," ungkap Netty.

Data kuantitatif tersebut penting diperhatikan, lanjut Netty, mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka. “Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," kata legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Sementara bagi pengusaha, tak ada cara lain selain kembali membuka usaha untuk menghindari PHK karyawan serta tutupnya usaha."Kami minta dapat dibuka pada 26 Juli. PPKM level IV tetap naik atau turun, kami minta kepada pemerintah untuk dibuka," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey.

Pemerintah harus memperhatikan kondisi pengusaha ritel agar sektor ritel tidak mati bahkan berdampak terhadap bisnis lainnya."Kalau itu sampai tergerus dan terdampak betapa besar multiplier effect-nya belum lagi UMKM yang harus mati, pabrik makanan minuman, kalau ritelnya mati apakah mereka bisa hidup? Mereka mau jual ke mana?" pungkas Roy.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengharapkan pemerintah mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional.

”Namun dengan catatan sudah melakukan vaksinasi minimal 2 kali untuk seluruh karyawannya,” ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani. Apabila ada kasus konfirmasi positif dalam industri manufaktur tersebut, evaluasi akan cepat dilakukan dengan menurunkan kapasitas menjadi 50 persen karyawan operasional dan 10 persen karyawan penunjang operasional.

Ketua Umum Kadin Asrjad Rasyid menegaskan bahwa pemerintah perlu mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, baik melalui program proteksi sosial yang dieksekusi dengan cepat maupun insentif ekonomi untuk dunia usaha yang memadai.”Pemerintah perlu mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu dan melakukan komunikasi satu pintu sehingga menciptakan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat. Kebijakan itu juga harus diimplementasikan secara selaras antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Asrjad. [rok]

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

Tidak Ada Berita yang Relevan