https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   22 July 2021 - 23:00 wib

LQ Kembali Soroti Kasus Eks Sesjamdatun

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Pihak kuasa hukum SK dari LQ Indonesia Law Firm  menyoroti dugaan kasus mafia hukum yang dilakukan mantan Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun) Chaerul Amir.


Co Founder LQ Indonesia Law Firm, Leo Detri berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terhadap kasus dengan modus penangguhan penahanan tersebut.

Mengingat nama Kapolri, diduga turut dicatut NR, selain Chaerul Amir.

“Janji Kapolri hukum akan tajam ke atas, nampaknya masih hanya pepesan kosong. Buktinya kasus yang diduga melibatkan mafia kasus NR yang mencatut nama Kapolri didiamkan, beda dengan penanganan kasus Habib Rizieq yang melanggar PPKM langsung ditangkap dan ditahan,” ujar Leo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/7/2021).

Leo mengaku kecewa dengan penyidik Subdit Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang tak memanggil Chaerul, yang dinilai merupakan saksi utama dalam kasus dengan nomor registrasi LP # 1860 /IV/ YAN 2.5 /2021/ SPKT PMJ Tanggal 7 April 2021 ini.

“Saksi kunci yang bersedia diperiksa saja, tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Bahkan dari pertanyaan BAP ke saksi CH dan korban SK, penyidik diduga berupaya mengarahkan bahwa tidak terjadi pidana, padahal peristiwa pidana jelas dan dua alat bukti yakni keterangan saksi dan surat sudah dimiliki penyidik,” tuturnya.

“Jadi motto Presisi Kapolri seakan dibuat pepesan kosong yang tidak dijalankan oleh Subdit Kamneg Polda Metro,” imbuh Leo.

Atas itu, Leo berharap Kapolri turut memberikan perhatian terhadap kasus ini. Tindakan tegas terhadap penyidik yang menangani kasus dengan kerugian Rp550 juta itu dinilai harus diambil.

“Kami berharap Kapolri mencopot oknum penyidik, oknum atasan penyidik maupun oknum terkait lainnya yang menghambat penegakan hukum kasus ini. Masyarakat akan melihat bagaimana proses penanganan kasus ini, dan nama Polda Metro Jaya dan Polri akan menjadi taruhannya,” kata mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini.


 

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

Tidak Ada Berita yang Relevan