https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   26 July 2021 - 16:37 wib

Ini Saran Mendagri Jika Makan Di Kedai

INILAHCOM, Jakarta - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 telah resmi diperpanjang mulai dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Namun pemerintah memberikan kelonggaran untuk beberapa aspek ekonomi, seperti halnya warung makan.

Sejatinya aturan untuk warung makan memperbolehkan pengunjung untuk makan di tempat, namun tidak boleh lebih 20 menit. Kebijakan ini untuk menghindari adanya kerumunan di dalam warung makan tersebut dan pengunjung bisa bergantian untuk makan.

"Tolong masyarakat juga bisa memahami kenapa perlu ada batas waktu tersebut," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (26/7/2021),

Tito menyarakan kepada setia pengunjung yang hendak makan di kedai atau warung makan agar tidak terlalu banyak berbicara saat makan. Durasi waktu 20 menit untuk makan di warung makan ini telah menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengumumkan aturan PPKM Level 4 pada Minggu (26/7/2021) kemarin.

Karena itu Mendagri akan memerintahkan jajarannya untuk terus melakukan pengawasan warung makan di sejumlah titik supaya tidak terjadi kerumunan. Sehingga diharapkan dapat mencegah penyebaran Covid-19.

"Kenapa waktunya pendek untuk memberikan waktu yang lain supaya tidak terjadi pengumpulan di rumah makan itu. Kalau banyak ngobrol, tertawa, kemudian sambil berbincang-bincang itu rawan penularan," katanya.

Menurut dia, pembatasan waktu makan di sebuah kedai sudah dilakukan di beberapa negara sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19. Selain mencegah penyebaran, pemerintah juga bisa menghidupkan kembali para pengusaha kecil.

"Di beberapa negara lain sudah lama diberlakukan itu. Jadi makan tanpa banyak bicara," jelasnya.

Dirinya berharap kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan pemerintah daerah segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengawasan, seperti halnya TNI, Polri serta petugas Satpol PP.

Namun pengawasan yang dilakukan akan dilakukan secara humanis sehingga tidak menimbulkan gesekan antara masyarakat dengan penegak hukum.

"Mulai dari persuasif, pencegahan, sosialisasi, sampai ke langkah-langkah koersif tentunya dengan cara-cara yang santun dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan," tandasnya.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

PPKM Level 4, Sekolah Boleh Simulasi Tatap Muka

Meski masih menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, namun setiap
berita-headline

Viral

25 Daerah di Jawa-Bali Masih PPKM Level 4

Sebanyak 25 daerah di Jawa-Bali masih menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PP