https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   28 July 2021 - 19:00 wib

Dituntut 11 Tahun, Pihak Juliari: Tak Sesuai Fakta

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Tim kuasa hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail menyesalkan tuntutan hukuman 11 tahun kepada kliennya.

Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, disebutnya terlalu berat dan tidak sesuai fakta persidangan.

"Misalnya menyangkut uang, uang itu di dalam fakta sidang pengakuan saksi hanya sekitar 6 koma sekian miliar tetapi kan mereka anggap terbukti 32 (Rp32 miliar). Itu saja sudah tidak sesuai fakta sidang," ujar Maqdir, Rabu (28/7/2021).

Dia menilai, Jaksa KPK terlalu berlebihan dalam pembacaan tuntutan. Lantaran, saksi dari PT Pangan Digdaya dianggapnya tidak pernah dihadirkan ke persidangan, namun dibacakan dalam nota tuntutan.


Maqdir menegaskan pihaknya akan mengajukan nota pembelaan atau atau pledoi pada agenda persidangan selanjutnya. Kemudian menguraikan fakta persidangan dalam nota pembelaan.


"Pasti terutama akan kita persoalkan soal isi daripada tuntutan, kalau behubungan fakta yang berhubungan dengan uang apalagi misal tiga orang yang dianggap penerima awal atau perpanjangan tangan Pak Ari mereka di depan persidangan mengatakan nggak pernah ada uang, itu artinya kan ada empat orang yang mengatakan tidak ada uang. Kemudian ada dua orang yang mengatakan ada uang, ini kalau bicara logic aja kan nggak mungkin," ujar Maqdir.


Maqdir menekankan, keterangan Juliari konsisten dalam proses persidangan. Hal ini sudah dijelaskan Juliari sejak menjadi saksi untuk Ardian Iskandar Maddanatja dan juga Harry Van Sidabukke, yang merupakan terpidana pemberi suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.


Diketahui, mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam sidang pembacaan amar tuntutan kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7/2021). Juliari juga dituntut membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.250. [wll]

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

Tidak Ada Berita yang Relevan