https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   03 August 2021 - 15:30 wib

Inilah Kronologi Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio

Media sosial masih terus membicarakan seputar kasus benar atau tidaknya sumbangan Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio seorang pengusaha asal Langsa, Aceh yang tinggal di Palembang, Sumatra Selatan.

Kasus ini berawal pada 26 Juli 2021 lalu saat anak bungsu mendiang Akidi Tio, Heriyanti menyumbangkan uang sebesar Rp2 triliun kepada Polri untuk penanganan Covid-19. Heriyanti memberikan sumbangan secara simbolis kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri.

Sumbangan itu merupakan wasiat dari Akidi Tio semasa hidup agar menyumbangkan uang simpanannya selama bertahun-tahun itu untuk keperluan bencana atau masa sulit. Hal ini dijelaskan oleh Menantu Akidi Tio yang juga suami dari Heriyanti.

"Keluarga berharap uangnya digunakan sebaik-baiknya, bisa bermanfaat untuk penanganan pandemi di Sumsel," ujarnya ketika itu.

Pemberian uang secara simbolis diterima oleh Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri yang merupakan teman mendiang Akidi Tio saat masih bertugas di Aceh.

Sejumlah warga pun mempertanyakan kebenaran sumbangan tersebut, karena hingga saat ini uang sebesar Rp2 triliun itu belum pernah terlihat secara fisik.

Setelah lima hari usai diserahkan sumbangan itu secara simbolis dan tidak ada kejelasan, akhirnya pihak kepolisian memanggil keluarga Heriyanti untuk dimintai keterangan. Karena berita sumbangan Rp2 triliuan itu dinilai membuat kegaduhan di masyarakat.

Saat ini kasusnya masih ditangani oleh Polda Sumsel. Polisi akan menjerat Heriyanti berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 15 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 16 tentang Penghinaan Negara.

"Ancaman (hukuman) diatas 10 tahun karena telah membuat kegaduhan," ujar Kombes Ratno Kuncoro, Direktur Intelkam Polda Sumsel.

Adapun isi Pasal 15 yakni, 'Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun'.

Sedangkan Pasal 16 berisi, 'Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun'.

Tag :
VALUE
Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

News

Kinerja Polri Sangat Baik Selama Tahun 2019

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi kinerja P
berita-headline

News

Anies Tahun 2020: Wagub DKI Lebih Cepat Lebih Baik

INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya harapan di tahun 2020.
berita-headline

News

ICW Sebut Sebagai Cara Runtuhkan Independensi KPK

INILAHCOM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilah sebagai cara meruntuhkan
berita-headline

News

Polri Diharapkan Bekerja Lebih Ekstra Tahun 2020

INILAHCOM, Jakarta - Esok, tahun 2019 akan berganti menjadi tahun 2020. Disitu pula ki
berita-headline

News

Pemprov DKI Cabut Izin DWP Tahun Depan

INILAHCOM, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mencabut izin penyelenggaraan pertunjukan mus