https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   05 August 2021 - 23:58 wib

Kejagung Proses Pemberhentian Pinangki

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan proses pemberhentian tidak dengan hormat mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari masih berjalan.

Pernyataan ini menanggapi Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang menduga Pinangki Malasari masih berstatus PNS dan masih menerima gaji meski sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) atas perkara pemufakatan jahat, pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) hingga pencucian uang.

"Dengan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka saat ini proses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Pinangki Sirna Malasari, dalam tahap proses dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada yang bersangkutan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (5/8/2021).

Soal Gaji, Kejagung memastikan Pinangki sudah tidak menerima sejak September 2020. Sedangkan tunjangan kinerja dan uang makan juga sudah tidak diterima sejak Agustus 2020.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020, Pinangki telah diberhentikan sementara sebagai PNS. Secara otomatis yang bersangkutan tidak lagi sebagai Jaksa."Kami berharap tidak lagi menjadi polemik di tengah masyarakat," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Pinangki Sirna Malasari terbukti bersalah melakukan tiga tindak kejahatan yakni penerimaan suap dari Djoko Tjandra, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pemufakatan jahat. Pinangki oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta divonis 10 tahun penjara dan dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tetapi pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun pidana penjara. Hakim beralasan, terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Waspadai Calo CPNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengimbau
berita-headline

Inersia

Peraturan Baru, PNS Bisa Dipecat Sampai Wajib Lapor Harta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tah