Mulai September 2021

Inggris Akan Larang Pemasangan Peralatan 5G Huawei

IN
Oleh inilahcom
Selasa 01 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, London - Perusahaan telekomunikasi Inggris tidak lagi diperbolehkan memasang peralatan 5G dari Huawei mulai September 2021. Hal ini sebagai bagian dari rencana negara monarki itu untuk membersihkan peralatan perusahaan asal China dari jaringan seluler berkecepatan tinggi mereka.

Mengutip Reuters, Pemerintah Inggris telah memerintahkan semua peralatan Huawei dihapus dari jaringan 5G-nya hingga akhir 2027, sejalan dengan sekutunya, termasuk AS, yang mengatakan perusahaan China tersebut menimbulkan risiko keamanan.

China dilaporkan telah mengkritik keputusan itu, sementara pekan lalu Huawei mengatakan kecewa Inggris berusaha untuk mengecualikannya dari peluncuran 5G setelah penerbitan undang-undang baru yang dapat membuat perusahaan-perusahaan didenda 100.000 poundsterling (atau sekitar Rp1,8 miliar) jika mereka melanggar larangan tersebut.

Pengumuman itu muncul menjelang perdebatan tentang undang-undang telekomunikasi baru di parlemen, sekaligus menetapkan jadwal untuk pencopotan peralatan.

"Saya menetapkan jalur yang jelas untuk penghapusan lengkap vendor berisiko tinggi dari jaringan 5G kami," kata Menteri Digital Inggris Oliver Dowden, seperti dilansir Reuters.

"Hal ini akan dilakukan melalui kekuatan baru dan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengidentifikasi dan melarang peralatan telekomunikasi yang mengancam keamanan nasional kami," dia menambahkan.

Pemerintah Inggris juga mengumumkan strategi baru untuk mendiversifikasi rantai pasokan 5G, yang terdiri dari investasi awal sebesar 250 juta poundsterling, uji coba bekerja sama dengan perusahaan Jepang NEC dan pendirian fasilitas baru untuk penelitian.

Inggris telah melarang pembelian peralatan 5G Huawei setelah akhir tahun.

Inggris mengatakan keputusannya pada Juli lalu terkait dengan kekhawatiran bahwa sanksi AS pada teknologi chip dapat memengaruhi jalur pasokan. Huawei pada saat itu mengatakan bahwa keputusan tersebut mengecewakan, dan keputusan itu lebih kepada kebijakan perdagangan AS dibandingkan soal isu keamanan.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA