Tantangan Gelar Jaringan Internet di Pedesaan

IN
Oleh inilahcom
Selasa 15 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Percepatan penyediaan jaringan internet yang merata hingga seluruh wilayah Indonesia masih mendapat tantangan dari persoalan klasik, seperti karakteristik geografis Indonesia hingga ada tarif tinggi terkait pemerintah daerah.

Peran jaringan internet semakin krusial di Indonesia. Apalagi, tidak seperti sejumlah negara lain, ketergantungan Indonesia pada jaringan kian tinggi mengingat penyebaran Covid-19 yang masih terus mengganas.

Hingga kini, tantangan besar masih mewujud pada cakupan jaringan internet. Saat ini, 12.548 dari 83.218 desa di Indonesia sama sekali belum tersentuh internet.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Prof Ahmad Ramli mengatakan, hal ini antara lain disebabkan karena sedikitnya jumlah penduduk pada sebagian desa yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ini yang menurut dia membuat dari awal operator tidak membangun infrastruktur di desa itu.

Screenshot-258


"Karena ini daerah yang bukan komersial sehingga untuk menyentuh ini operator berhitung berkali-kali. Nah, pemerintah mencanangkan pada tahun 2022, semua desa ini sudah ter-cover. Minimal di satu desa ini ter-cover dengan 1 BTS," kata Ramli dalam Webinar Selular Digital Telco Outlook yang digelar pada Selasa (15/12/2020).

Rencana fokus pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet tersebut telah sesuai dengan lima langkah percepatan transformasi digital yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga telah mempersiapkan roadmap transformasi digital di berbagai sektor, termasuk penyiaran, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang menurut Ramli menjadi tonggak sejarah baru karena dapat mengatasi kebuntuan regulasi yang selama ini ada.

Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, siaran analog akan diberhentikan pada 2 November 2022, dan beralih ke digital atau Analog Switch Off (ASO).

Melalui skema kerja sama antara Badan Akselerasi Telekomunikasi Indonesia (Bakti) dan operator, operator telah ditugaskan untuk penyediaan jaringan untuk sekitar 3.000 desa yang tidak tergolong 3T.

Jamalul Izza, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) sependapat, perlu ada regulasi yang sejalan dengan pemerintah daerah untuk memungkinkan pembangunan infrastruktur bersama di setiap wilayah tersebut.

Menurut dia, hal ini penting untuk memastikan setiap wilayah tidak hanya dilayani oleh satu operator telekomunikasi. Hal ini penting untuk memastikan ketahanan jaringan internet apabila salah satu operator mengalami gangguan.

"Kita berharap dengan uu cipta kerja peraturan daerah bisa inline dengan pemerintah," kata Jamal.

Screenshot-267

Sementara menurut Ronald Limoa selaku General Manager Future Network Project Telkomsel mengatakan untuk operator sendiri telah siap membantu pemerintah dari segi pembagnunan infrastruktur.

"Tantangan terbesar kami sebagai operator adalah kesigapan mengcover jaringan lalu soal infrastruktur dan mencari solusi jaringan low power konsumsi energi alternatif untuk pedesaan" jelas Ronal.

"Berbagai inisiatif yang selama ini dilakukan Telkomsel juga diharapkan mampu mendukung pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tengah mengupayakan ketersediaan jaringan 4G di seluruh desa di Indonesia pada 2022." kata Ronal menutup.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA