Xiaomi Gugat Pemerintah AS

IN

Oleh inilahcom

Minggu 31 Januari 2021

INILAHCOM, Washington DC - Xiaomi Corp mengajukan gugatan hukum terhadap Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan AS karena mereka masuk daftar hitam pemerintah AS.

Departemen Pertahanan, saat AS masih dipimpin Presiden Donald Trump, memasukkan Xiaomi dan delapan perusahaan lainnya ke daftar perusahaan yang berkaitan dengan militer China.

Investor AS diminta memecah kepemilikan di perusahaan-perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Mengutip Reuters, dalam berkas keberatan itu Xiaomi mengatakan penilaian tersebut 'tidak sah dan tidak sesuai konstitusi', seraya menegaskan bahwa perusahaan tidak diatur oleh tentara Pembebasan Rakyat (China).

Tuntutan yang dialamatkan kepada Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Keuangan Janet Yellen di pemerintahan Presiden Joe Biden ini juga menyebutkan larangan investasi, yang efektif berlaku mulai 15 Maret 2021, akan menyebabkan 'kerusakan segera dan tidak bisa diperbaiki terhadap Xiaomi'.

Ada Redmi Note 10 Series Harga Khusus, Mau?

Xiaomi Rilis Redmi Note 10 Series, Ini Harganya

Xiaomi mengatakan 75 persen dari hak suara perusahaan dipegang oleh para pendiri mereka, Lin Bin dan Lei Jun, tidak ada kepemilikan atau kontrol dari orang atau badan yang berhubungan dengan militer.

Mereka juga menekankan ada 'sejumlah penting' pemegang saham yang berasal dari AS, bahkan tiga dari sepuluh besar pemegang saham biasa merupakan grup investasi dari AS.

Lebih lanjut, pendapat publik bahwa Xiaomi berasosiasi dengan militer China akan merusak secara signifikan posisi Xiaomi terhadap mitra bisnis dan konsumen, menyebabkan reputasi rusak yang tidak bisa segera dihitung atau diperbaiki dengan mudah.

Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan AS belum memberikan pernyataan terkait tuntutan Xiaomi ini.

# TAG