Program 1.000 Hari Pertama untuk Negeri

Fokus Pemerintah untuk Tangani Gizi Buruk

DK
Oleh Dahlia Krisnamurti
Rabu 18 Januari 2012
share
 

INILAH.COM,Jakarta - Masalah gizi tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan mencakup sebagian belahan dinia. Karenanya Kementerian Kesehatan terus memfokuskan perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan manusia.

Seribu hari pertama itu, dihitung mulai dari anak masih dalam kandungan, 9 bulan 10 hari sampai anak tersebut berusia dua tahun. Atau dengan kata lain 270 hari dalam kandungan dan 730 hari pada pertumbuhan awal.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr. Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan program yang dinamakan Program 1000 Hari Pertama Untuk Negeri. Program ini dilakukan di enam provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam program ini Kementerian Kesehatan bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan, Kementerian Perdagangan, serta melibatkan lembaga nonpemerintah.

"Program 1.000 hari pertama dimulai dari janin dalam kandungan sampai janin menjadi anak berumur dua tahun," kata Menkes kepada wartawan di sela-sela acara pembukaan membuka seminar nasional di Balai Kartini Jakarta,(18/12).

Menkes menjelaskan 1.000 hari pertama merupakan faktor penentu pertumbuhan anak. Karenanya perlu penanganan serius agar mampu membentuk manusia yang mempunyai fisik dan intelektual baik.

"Masalah gizi adalah masalah penting dan harus segera ditangani karena bersinggungan dengan kualitas manusia Indonesia," jelas Menkes.

Tahun ini, sambung Menkes, Kementerian Kesehatan akan intensif melakukan Gerakan 1.000 Hari Pertama untuk Negeri pada enam provinsi. Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat.

"Anggaran untuk program tersebut mencapai Rp700 Miliar, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditambah bantuan internasional senilai US$31 juta," pungkas Menkes. [mor]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA