Jaga SDM Indonesia Agar Tidak Stunting

MU
Oleh Mia Umi Kartikawati
Jumat 28 Februari 2020
share
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Bonus demografi ditandai dengan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja. Diperkirakan, pada tahun 2045 ada sebanyak 70 persen dari total jumlah penduduk Indonesia berusia produktif (usia 15 - 64 tahun).

Sisanya sebanyak 30 persen adalah penduduk tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun).

Dengan jumlah usia produktif mencapai 70 persen, maka beban tanggungan dari penduduk usia produktif menurun atau menjadi rendah, yakni antara 0,4 - 0,5 persen.

Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 40-50 penduduk non produktif.

Persoalannya adalah, anak-anak dan remaja yang berusia belia saat ini menyimpan potensi penyakit ya yang dapat mengganggu diusia produktifnya nanti.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Double Burden of Diseases & WHO NCD Country Profile pada 2014, menunjukkan bahwa angka kematian karena PTM meningkat drastis. Jika pada tahun 1990 angka kematian akibat PTM baru mencapai 58 persen, pada 2014 angka tersebut naik menjadi 71 persen.

Dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan PP Aisyiyah bersama Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI), Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Dr. Kirana Pritasari MQIH mengatakan trend status gizi, prevalensi stunting dan gizi buruk menurun.

"Tapi angka ini masih di atas toleransi WHO. Toleransi WHO untuk gizi buruk adalah 10 persen dan stunting 20 persen. Sementara kita masih 30 persen, di atas toleransi. Ini yang mengakibatkan penyelesaian masalah gizi jadi masalah nasional. Jadi jika misalnya balita kita 22 juta, kalau yang stunting 30,8 persen, jumlah itu lebih besar dari penduduk Singapura," ujar Kirana, Jakarta, baru - baru ini.

Pemerintah telah menyiapkan lima strategi dalam menurunkan dan mencegah stunting.

Targetnya adalah pada 2024 stunting turun menjadi 14 persen, salah satunya melalui prioritas penanganan stunting yang dilakukan terhadap 260 kab/ kota.

Selain itu, kampanye dan edukasi kesehatan dan gizi untuk masyarakat pun perlu untuk dilakukan, sebagaimana edukasi gizi dan bijak konsumsi susu kental manis yang dilakukan oleh PP Aisyiyah. "

"Susu kental manis itu adalah perasa, balita tidak boleh mengkonsumsi sebagai minuman sebelum tidur, jadi bukan untuk kebutuhan pemenuhan gizi," jelas Kirana.

Anggota komisi IX DPR RI, Intan Fauzi, SH.LLM dalam kesempatan itu juga menyampaikan pentingnya peran edukasi dan sosialisai kesehatan untuk masyarakat.

Terkait persoalan susu kental manis misalnya, edukasi langsung ke masyarakat perlu terus menerus dilakukan.

"Sekarang sudah jelas ada regulasinya, sehingga produsen hingga distributor wajib menerapkan. Nah konsumen juga seharusnya sudah dapat memilah bahwa susu kental manis itu bukan termasuk kategori susu," jelas Intan.

Agar regulasi tersebut diterapkan dengan baik, fungsi pengawasan juga harus dioptimalkan. "

"Kami selalu melakukan rapat kerja dan rapat kerja terbatas. Dari situ apabila ada permasalahan jadi pembahasan . Mengenai peredaran makanan akan menjadi tanggung jawab BPOM, kan ada divisi penindakan," jelas Intan.(tka)

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA