news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Pemilu 2024

pemilu 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto optimis menang dalam Pemilu 2024. Optimisme Airlangga itu didukung dengan jumlah anggota organisasi masyarakat (ormas) sayap partai yang dimiliki oleh Golkar.Hal itu disampaikan Airlangga dalam sambutannya di Hari Ulang Tahun ke-20 Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di DPP Partai, Jl. Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (11/2/2022) malam."Kalau satu ormas satu saksi di TPS, kita punya 10 ormas, termasuk KPPG dan AMPG. Jumlah TPS ada 900 ribu, dari saksi saja kita punya 9 juta suara. Plus komitmen Ketua Umum AMPG menargetkan 10 juta suara, maka kita sudah punya 20 juta suara. Target Pileg 20 persen bisa dicapai," kata Airlangga.AMPG sendiri menargetkan mempunyai 2,6 juta anggota. Airlangga meminta agar seluruh anggota AMPG aktif dalam kegiatan partai."Dari 2,6 juta anggota ini, saya instruksikan satu pengurus AMPG mengawal 4 rumah tangga, sehingga AMPG kontribusinya sudah 10 juta suara," ujar Airlangga.Menko Bidang Perekonomian itu menambahkan, Partai Golkar merevitalisasi seluruh ormas yang dimiliki untuk memaksimalkan kinerja partai."Kita satu-satunya organisasi partai punya 10 ormas. Kita revitalisasi 10 ormas ini dan diaudit, banyak pengurus sebelumnya tidur, hari ini kita bangunkan kembali," tandasnya.Adapun sepuluh ormas Partai Golkar yaitu:1. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)2. Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro)3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)4. Ormas yang didirikan, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)5. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)6. Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).7. Satkar Ulama Indonesia8. Al-Hidayah9. Himpunan Wanita Karya10. Majelis Dakwah Indonesia

Punya 10 Ormas Sayap Partai, Airlangga Optimis Golkar Menang Pemilu 2024

Ada banyak orang yang tertarik mendaftar menjadi caleg <a href="https://www.inilah.com/tag/pemilu-2024">Pemilu 2024</a>. Tentu saja keinginan calon legislatif tersebut ingin membawa perubahan yang baik untuk lingkungan sosial dan negara.Terlepas dari niatan baik caleg tersebut, banyak masyarakat yang kerap mempertanyakan berapa biaya atau modal jadi caleg selama masa kampanye?Perdebatan modal biaya kampanye para caleg memang selalu jadi <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKv-qQswnYnCAw/sections/CAQqEAgAKgcICjCr_qkLMJ2JwgMw3LyvBw?hl=id&amp;gl=ID&amp;ceid=ID%3Aid">topik</a> pembicaraan hangat setiap 5 tahun sekali.Beberapa ada yang mengaku bisa menghabiskan minimal 100 juta ada juga yang menghabiskan hingga miliaran rupiah selama masa kampanye.Lantas benarkah rumor modal jadi caleg bisa menghabiskan hingga miliaran rupiah? Jika iya, uang tersebut dipakai untuk apa saja?<h2>Serba-Serbi Isu Modal Jadi Caleg</h2><figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/2023/05/0509_033708_bc29_inilah.com_.jpg" alt="Serba-serbi isu modal jadi caleg di Indonesia - inilah.com"><figcaption>Photo: iStockPhoto</figcaption></figure>Layaknya sebuah perusahaan yang ingin memperkenalkan produk baru kepada audiens, para caleg ini juga membutuhkan modal pemasaran supaya profil dirinya diketahui khalayak.Untuk mencapai tujuan tersebut, <a href="https://www.inilah.com/sederet-masalah-masih-membelit-aplikasi-pendaftaran-bacaleg">bakal calon legislatif</a> ini harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk media pemasaran, seperti memasang baliho, spanduk, program sosial, atribut partai, dan lain sebagainya.Di lain sisi, para <a href="https://www.inilah.com/tokoh-jatim-yang-potensial-di-bursa-cawapres">caleg yang sudah terkenal</a> tidak perlu lagi melakukan hal di atas untuk mendapatkan suara.&nbsp;Mereka hanya perlu menjalin hubungan dengan rekan kerja, masyarakat yang pernah mendukungnya, dan bekerja sama dengan tokoh yang sangat dipercaya masyarakat dapil-nya.Salah satu caleg yang berhasil menduduki kursi DPR adalah Indah Kurnia dari PDI-P.Indah adalah mantan karyawan bankir yang juga aktif sebagai panggung dan manajer klub <a href="https://www.inilah.com/tag/olahraga">sepakbola</a> Persebaya.Indah mengaku, dari profesinya tersebut dia mendapat banyak keuntungan dan popularitas. Sehingga dirinya tidak perlu lagi melakukan branding untuk mendapat dukungan dari komunitas.Melalui artikel yang dirilis oleh Kemendagri, Indah Kurnia mengaku hanya mengeluarkan modal sebesar Rp90 juta untuk menjadi anggota <a href="https://www.inilah.com/tag/dpr">DPR</a> di tahun 2009.Nominal tersebut tentu sangat murah dibandingkan dengan modal caleg lainnya yang maju dalam kontes pemilihan legislatif pada masa itu.Di lain sisi, banyak mantan caleg yang bermodal kepercayaan diri dan dana Rp2 miliar untuk kegiatan kampanye harus pasrah karena tersingkir oleh kandidat lainnya.<h2>Lantas, Berapa Modal untuk Jadi Caleg 2024?</h2><figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/2023/05/0509_033747_b156_inilah.com_.jpg" alt="Ilustrasi tumpukan uang modal jadi caleg - inilah.com"><figcaption>Photo: Getty Images</figcaption></figure>Banyak pengamat politik yang sudah melakukan penelitian tentang <a href="https://www.inilah.com/sumber-dana-partai-politik">modal</a> jadi caleg sejak lama. Namun berdasarkan hasil penelitian dari Sofyan Herbowo Direktur Prajna Research Indonesia, menyebutkan bahwa minimal modal yang harus disiapkan caleg sebesar:<ol><li>Calon anggota DPR RI: Rp1 miliar - Rp2 miliar.</li><li>Calon anggota DPRD Provinsi: Rp500 juta - Rp1 miliar</li><li>Calon anggota DPRD kabupaten/kota: Rp250 juta - Rp300 juta</li></ol>Nominal di atas merupakan biaya minimal yang harus dikeluarkan oleh setiap caleg.&nbsp;Bahkan Sofyan juga menambahkan, seorang public figure papan atas yang maju menjadi calon anggota DPR RI Dapil <a href="https://www.inilah.com/tag/jakarta">Jakarta</a> saja masih harus menyiapkan dana sebesar Rp2 miliar untuk modal kampanye.<h2>Biaya Apa Saja yang Dikeluarkan Caleg Selama Masa Kampanye?</h2>Nominal yang disebutkan sebelumnya memang sangat fantastis. Namun jika dilihat dari keperluan dan periode kampanye, menghabiskan dana hingga miliaran rupiah cukup terbilang normal.Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo pernah menyampaikan biaya modal jadi caleg akan digunakan untuk berbagai macam hal, salah satunya adalah:<h2>1. Akomodasi ke Daerah Pemilihan</h2>Selama masa kampanye, setidaknya caleg mengunjungi daerah pemilihan minimal 1 bulan sebanyak 2 kali.Selama kegiatan tersebut, caleg akan mengeluarkan banyak biaya untuk kebutuhan transportasi, penginapan, makan, dan lain-lain yang jumlahnya bisa melebihi perencanaan pertama.<h2>2. Biaya Kampanye</h2>Kedua adalah biaya kampanye seperti menyiapkan logistik, atribut partai berupa kaos kampanye, spanduk, umbul-umbul, baliho, iklan, dan kegiatan promosi lainnya untuk meningkatkan branding si caleg itu sendiri.<h2>3. Bantuan Sosial</h2>Untuk mendapat perhatian dari masyarakat setempat, tak sedikit caleg mengeluarkan biaya besar untuk kegiatan sosial di dapil setempat.Salah satunya adalah memperbaiki jalan, renovasi musala, masjid, gereja, dan fasilitas umum lainnya.<h2>4. Biaya Pengumpulan Massa</h2>Pengumpulan massa ini biasanya terjadi pada putaran terakhir masa kampanye.Pada saat ini, biasanya caleg akan mengumpulkan tim suksesnya untuk melakukan orasi terakhir sebelum minggu tenang.Dalam kegiatan ini, biasanya caleg akan mengeluarkan biaya tambahan untuk akomodasi tim suksesnya untuk menyukseskan orasi terakhir mereka.<h2>5. Biaya Saksi</h2><figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/2023/05/0509_033853_56a6_inilah.com_.jpg" alt="Biaya saksi saat pemilu - inilah.com"><figcaption>Photo: Getty Image</figcaption></figure>&nbsp;Kegiatan terakhir yang harus dikeluarkan oleh caleg adalah membayar para saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).Umumnya, bayaran setiap saksi berkisar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per orang.Setiap dapil biasanya memiliki 5.000-10.000 TPS. Jadi anda bisa membayangkan berapa modal yang harus dikeluarkan caleg untuk membayar para saksi-saksi ini, bukan?Itulah serba-serbi modal jadi caleg yang harus anda ketahui. Jika berminat, anda masih mendapat kesempatan untuk mendaftar menjadi <a href="https://www.inilah.com/tag/pemilu-2024">caleg 2024</a> yang akan ditutup pada 14 Mei 2023.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Baca berita dan artikel menarik lain Inilah.com di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKv-qQswnYnCAw?hl=id&amp;gl=ID&amp;ceid=ID%3Aid">Google News</a>.

Modal Jadi Caleg Bikin Syok, Ini Rinciannya

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menolak wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Sebab tidak ada alasan kuat untuk memperpanjang masa jabatan dua pejabat tersebut.Hasanuddin mengatakan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2024 Pasal 53 menyebutkan usia perwira tinggi purna (pensiun) pada usia 58 tahun. Sementara pada Pasal 60, opsi perpanjangan masa jabatan boleh dilakukan asal dalam keadaan darurat militer atau darurat perang."Pertanyaannya, apakah ini darurat militer atau darurat perang? kenapa mesti ada perpanjangan? rasanya kurang pas kalau kemudian sekian ratus ribu prajurit aktif dipimpin oleh seorang pensiunan. Apa tidak ada lagi? apa generasi kita kurang?" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/9/2023).Menurutnya, organisasi militer seperti TNI sudah memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi keadaan apapun, baik dalam pertempuran atau bahkan Pemilu 2024. Sehingga dengan alasan tersebut tidak ada urgency untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan TNI dengan alasan tahun politik atau pemilu."Kembali lagi saja kepada fungsi-fungsi TNI. Fungsi TNI itu di dalam nanti situasi katakanlah ada pekerjaan nasional yang berupa Pilpres dan Pileg kan membantu Polisi. Jadi tidak head to head dipaling depan, enggak. Membantu kepolisian, tupoksinya itu. Ya sudah clear lah ya," ujarnya.Lebih lanjut, Hasanuddin mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima usulan untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI dan KSAD dari pemerintah."Belum, belum (pembahasan di Komisi I DPR). Saya tidak tahu opsi itu apa dari pemerintah dan sebagainya, belum ada," imbuhnya.<h2>Jokowi Masih Godok Perpanjangan Masa Pensiun Panglima TNI</h2>Sebagai informasi, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada Desember 2023. Dengan begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menyiapkan calon Panglima baru untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan Laksamana Yudo di TNI.Selain Panglima, masa jabatan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman juga akan memasuki masa pensiun pada tahun ini.Disisi lain, Presiden Jokowi juga sempat menyinggung soal perpanjangan batas usia pensiun untuk Panglima TNI. Bahkan wacana itu sedang diproses oleh pemerintah.Namun Jokowi tidak menjelaskan lebih detail apakah wacana itu berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima.Jika nantinya diperpanjang masa pensiun Panglima TNI maka hal itu akan menimbulkan efek domino, karena para perwira tinggi (Pati) TNI lainnya otomatis akan diperpanjang seiring bertambahnya batas usia pensiun mereka.&nbsp;

Komisi I DPR Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI, Ini Alasannya

Terdapat tiga lembaga penyelenggara pemilu yang akan bertugas pada <a href="https://www.inilah.com/tag/pemilu-2024">tahun 2024</a> sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.Menurut UU tersebut, penyelenggara <a href="https://www.inilah.com/tag/pemilu">pemilu</a> adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, <a href="https://www.inilah.com/sumber-penghasilan-dan-jumlah-kekayaan-soeharto-di-bank-swiss">Presiden</a>, dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.<h2>Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu</h2>Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, para instansi penyelenggara pemilu bertugas untuk menggelar dan menyukseskan gelaran pemilu. Berikut adalah tiga lembaga penyelenggara pemilu:<h3>1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)</h3><img class="aligncenter wp-image-195884 size-medium" src="https://c.inilah.com/2022/11/0418_115456_104a_inilah.com_-300x281.png" alt="" width="300" height="281" />Komisi Pemilihan Umum merupakan instansi Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.<h3>2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)</h3><img class="aligncenter wp-image-195886 size-medium" src="https://c.inilah.com/2022/11/0418_115541_00ff_inilah.com_-300x300.png" alt="Lembaga Penyelenggara Pemilu" width="300" height="300" />Badan Pengawas Pemilu bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu sebagaimana dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<h3>3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)</h3><img class="aligncenter wp-image-195888 size-medium" src="https://c.inilah.com/2022/11/0418_115609_f92a_inilah.com_-300x227.png" alt="Lembaga Penyelenggara Pemilu" width="300" height="227" />Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas menangani pelanggaran kode etik gelaran pesta demokrasi  dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara.Selain itu, juga memiliki peran penting dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut UU Pemilu dalam perspektif keadilan bermartabat.Sekaligus juga berkontribusi menguatkan dalil bahwa Pemilu bermartabat bergantung pada kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang bermartabat. Baca berita dan artikel menarik lain Inilah.com di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKv-qQswnYnCAw?hl=id&gl=ID&ceid=ID%3Aid">Google News</a>.

Inilah 3 Lembaga Penyelenggara Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum atau KPU) telah menerima daftar bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Usai pendaftaran ini nantinya KPU akan kembali melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas bakal caleg tersebut. Anggota KPU RI, Idham Holik menjelaskan pihaknya akan melakukan verifikasi administrasi bacaleg pada 15 Mei hingga 23 Juni 2023.Meski belum diumumkan secara resmi oleh KPU, namun sudah ada beberapa bocoran dari parpol soal kader-kadernya yang akan maju di Pemilu 2024. Sejumlah nama besar seperti Menkumham Yasonna Laoly, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Ketua DPR Puan Maharani akan kembali maju sebagai bacaleg pada Pemilu 2024. Di wilayah Pulau Jawa sendiri terdiri dari lima provinsi yang akan menjadi daerah pemilihan, seperti Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), DKI Jakarta, dan Banten. Kelima provinsi tersebut terdapat beberapa daerah pemilihan (dapil) 'neraka' yang menjadi tempat bertarungnya sejumlah nama-nama besar atau petahana. Untuk dapil Jabar, pada Pemilu 2019 lalu banyak diisi oleh nama-nama besar seperti Fadli Zon (Gerindra), Adian Napitupulu (PDIP), Nurul Arifin (Golkar), Dedi Mulyadi (Golkar), Primus Yustisio (PAN) hingga mantan presenter Muhammad Farhan (NasDem).Mereka adalah contoh caleg-caleg yang berhasil lolos dari dapil ‘neraka’ pada Pemilu 2019 lalu. Namun banyak juga tokoh-tokoh besar yang harus menerima kenyataan gagal di dapil neraka. Padahal nama dan popularitas tokoh tersebut sudah banyak dikenal masyarakat. Nama pengacara kondang seperti Farhat Abbas pernah gugur di dapil Jabar ini. Saat itu Farhat maju sebagai caleg dari PKB untuk dapil Jabar VI meliputi Kota Depok dan Bekasi. Selain Farhat ada nama dua menteri kabinet Jokowi 2014-2019 yakni Hanif Dakhiri (PKB) dan Lukman Hakim Saifuddin (PPP) yang juga gagal masuk Senayan saat itu. Bahkan untuk di dapil Jabar VI itu PKB dan PPP tidak berhasil mendapatkan kursi di DPR. Padahal nama-nama besar sudah ditempatkan untuk bertarung di dapil tersebut.Selain itu, tokoh seperti Maruarar Sirait (PDIP) dan Anton Charliyan juga harus gugur di dapil Jabar ini. Untuk Maruarar bertarung di Jabar III meliputi Cianjur dan Kota Bogor, sedangkan Anton bertarung di Jabar XI meliputi Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.Tak hanya itu, sosok yang kerap muncul di televisi seperti Faldo Maldini (PAN), dan Ferdinand Hutahaean (Demokrat) juga bernasib sama dengan tokoh-tokoh di atas yang gagal lolos ke Senayan. Faldo dan Ferdinand saat Pemilu 2019 bertarung di dapil Jabar V meliputi Kabupaten Bogor. Mereka kalah bersaing dengan sosok Fadli Zon (Gerindra) dan Adian Napitupulu (PDIP) yang juga maju di dapil tersebut. <h2>Berikut dapil neraka di Jabar;</h2>Jabar I - Kota Cimahi dan Kota BandungJabar III - Cianjur dan Kota BogorJabar V - Kabupaten Bogor dan sekitarnyaJabar VI - Kota Depok dan Kota Bekasi Jabar VII - Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten PurwakartaJabar VIII - Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota CirebonJabar IX - Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten MajalengkaJabar X - Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota BanjarJabar XI - Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya

Punya 10 Ormas Sayap Partai, Airlangga Optimis Golkar Menang Pemilu 2024

Modal Jadi Caleg Bikin Syok, Ini Rinciannya

Komisi I DPR Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI, Ini Alasannya

BERITA TERBARU SEPUTAR Pemilu 2024

KPU Tunggu Perubahan Dokumen dari PSI Soal Jabatan Kaesang Pangarep

Gerindra Klaim Prabowo Bestie Jokowi, Akui Gibran Kandidat Bacawapres

Kaesang Resmi Jadi Ketum, KPU Ingatkan PSI Lapor ke Kemenkumham

Tiga Bacaleg Artis Promosikan Judi Online, Ini Langkah KPU

Pimpin TPN Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid Cuti dari Kadin dan Indika

3 Bacaleg Artis Dilaporkan ke KPU Buntut Promosi Judi Online

Bawaslu Dukung Kampanye di Tempat Pendidikan pada Sabtu dan Minggu

Foto: Arah Dukungan Projo Jelang Pilpres 2024

Mardiono Dapat Wejangan untuk Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

Kaesang Bakal Didapuk Jadi Ketum PSI, Pakar: Ada Peran Jokowi

Rekomendasikan Kaesang Jadi Ketum, Giring Ingin PSI Lolos Parlemen

Di Antara Kepentingan PSI dan Pembangkangan Jokowi, Kaesang Cuma Bidak?

Jaga Netralitas, PNS Dilarang Like hingga Share Akun Kampanye

Jelang Pemilu, Mardiono Dapat Petunjuk dan Arahan dari Tokoh Senior PPP

Janji Kaji Video Ganjar Bagi-bagi Uang, Bawaslu: Bisa Dipidana Jika Terbukti

Anggaran Pilpres Rp76,6 Triliun, KPU Pastikan Cukup untuk Dua Putaran

Di Hadapan Tokoh Lintas Agama, Ganjar Janjikan Kesejahteraan Guru Agama

Lantik 91 Anggota KPUD, Hasyim Ingatkan soal Ritme Kerja

Logistik Pemilu Sudah Siap, Bakal Disebar KPU Usai Surat Suara Dicetak

Bagi-bagi Duit Sambil Lari Pagi, Ganjar Disorot KPK

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA